Pranala.co, SAMARINDA — Kekurangan tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi masalah serius di berbagai daerah, termasuk di Kaltim. Padahal, kebutuhan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tak bisa ditunda.
Melihat situasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyiapkan langkah strategis. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemerintah berencana meluncurkan program beasiswa Gratispol khusus bagi calon guru SLB.
Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menjelaskan bahwa program ini akan menjadi salah satu solusi jangka menengah untuk mengatasi kekurangan guru SLB di daerah.
“Program beasiswa ini kami rancang agar kebutuhan tenaga pendidik SLB bisa terpenuhi secara berkelanjutan,” kata Armin di Samarinda.
Ia menambahkan, pembiayaan program ini dapat diakomodasi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) agar pelaksanaannya lebih optimal.
“Pemerintah daerah bisa ikut membantu melalui BOSDA. Sebenarnya sangat memungkinkan, tinggal perencanaannya yang matang,” ujarnya.
Saat ini, Disdikbud Kaltim tengah melakukan pemetaan kebutuhan guru SLB di seluruh wilayah. Langkah ini penting untuk menentukan daerah yang paling mendesak membutuhkan tenaga pendidik baru.
“Kalau kuota penerimaan masih terbatas, membuka satu atau dua kelas khusus di Kaltim bisa jadi solusi awal,” jelas Armin.
Sebagai tahap awal, Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sebagai mitra pelaksana program. Armin optimistis, kerja sama ini akan diperluas dengan perguruan tinggi lain di Indonesia.
“Kebutuhan guru SLB sangat mendesak. Kami harap kerja sama ini bisa berkembang lebih luas lagi,” tegasnya.
Disdikbud Kaltim sebenarnya sudah beberapa kali mengadakan pelatihan bagi calon guru SLB. Namun, kendala muncul karena sebagian peserta tak kembali ke daerah asal setelah pelatihan selesai.
“Banyak yang sudah dilatih, tapi tidak kembali. Terutama yang belum berstatus ASN,” ujar Armin.
Kondisi ini membuat upaya pemerataan tenaga pendidik di sekolah-sekolah luar biasa menjadi tidak maksimal.
Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjamin hak pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang membutuhkan layanan pendidikan khusus.
“Langkah ini bukan sekadar program, tapi komitmen kami agar pendidikan inklusif benar-benar terwujud di Kaltim,” pungkas Armin. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
