ANGGARAN belanja makan dan minum tamu sebesar Rp4,7 miliar di Kantor Lurah Teluk Lingga, Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), menjadi sorotan publik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias DPRD Kutim, Jimmi, meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap pos anggaran tersebut.
Jimmi menilai besarnya anggaran konsumsi perlu disesuaikan dengan kebijakan efisiensi yang saat ini diterapkan pemerintah pusat. Apalagi, Instruksi Presiden mengenai penghematan belanja daerah sedang dijalankan di berbagai sektor pemerintahan.
“Ya, artinya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tingkat kelurahan, jangan terlalu boros,” kata Jimmi di Sangatta, Rabu (6/5/2026).
Dalam dokumen anggaran, dana Rp4,7 miliar itu termaktub untuk kegiatan biaya konsumsi rapat biasa berupa makan dan kudapan atau snack. Besarnya nominal tersebut kemudian memicu perhatian karena dianggap tidak lazim untuk skala anggaran kelurahan.
Sebelumnya, Camat Sangatta Utara menjelaskan anggaran tersebut bukan semata-mata digunakan untuk konsumsi rapat. Menurut dia, terdapat penggabungan dana kegiatan rukun tetangga (RT) di dalam pos anggaran tersebut.
Meski demikian, Jimmi meminta nomenklatur dan rincian kegiatan diperjelas agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Ia menilai penjelasan anggaran harus dibuat lebih transparan, terutama dalam masa penyesuaian dan pergeseran anggaran daerah.
“Di pergeseran anggaran itu bisa diperbaiki. Nanti disesuaikan saja biar lebih jelas kegiatannya,” ujarnya.
DPRD Kutim, lanjut Jimmi, juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang dinilai belum tepat atau kurang jelas dalam penyusunan anggaran. Langkah itu dinilai penting agar penggunaan APBD tetap sejalan dengan semangat efisiensi belanja publik.
“Semua kegiatan pemerintah saat ini lagi ada pergeseran dan pemangkasan. Itu disesuaikan dengan semangat efisiensi dari pemerintah pusat,” tegasnya. [HAF]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
