HARAPAN puluhan orangtua yang sempat cemas karena anaknya belum memperoleh sekolah akhirnya mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat menindaklanjuti berbagai keluhan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP tahun ajaran 2026/2027.
Dari 36 pengaduan yang masuk ke posko SPMB Samarinda, sebanyak 19 calon murid kini telah resmi diterima di SMP Negeri. Adapun 17 siswa lainnya masih dalam proses penempatan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung.
Ketua Dewan Pengawas SPMB Samarinda, Firdaus Akbar, mengatakan seluruh laporan diproses secara terbuka tanpa membedakan latar belakang masyarakat yang mengajukan pengaduan.
"Prinsip kami adalah memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda," kata Firdaus.
Data pemerintah menunjukkan, 33 dari total 36 laporan berkaitan dengan jalur domisili atau jarak rumah ke sekolah. Sisanya berasal dari jalur afirmasi dan prestasi.
Menurut Firdaus, persoalan utama bukan karena kekurangan bangku sekolah negeri. Justru, saat ini masih tersedia sekitar 396 kursi kosong yang tersebar di sejumlah SMP Negeri di Samarinda.
Masalah muncul karena sebagian besar pendaftar memilih sekolah yang sama, terutama yang berada di kawasan permukiman padat penduduk.
Firdaus menjelaskan, sistem SPMB menggunakan teknologi digital yang menghitung jarak rumah menuju sekolah berdasarkan titik koordinat yang diinput saat pendaftaran.
Akibatnya, persaingan menjadi sangat ketat. Bahkan, selisih jarak hanya satu meter dapat menentukan apakah seorang calon siswa diterima atau tidak.
"Semua proses berbasis digital, sehingga titik koordinat rumah yang dipilih orang tua saat mendaftar menjadi dasar perhitungan jarak menuju sekolah," ujarnya.
Selain persoalan teknis, pemerintah juga menilai masih banyak masyarakat yang beranggapan hanya sekolah tertentu yang layak menjadi pilihan.
Pola pikir tersebut membuat jumlah pendaftar menumpuk di beberapa SMP Negeri, sementara sekolah lain masih memiliki ruang belajar yang tersedia.
Karena itu, Pemkot Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas seluruh sekolah negeri agar tidak ada lagi kesenjangan layanan pendidikan.
Firdaus menegaskan, pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh pendidikan yang sama baiknya, tanpa harus bergantung pada status sekolah tertentu.
"Harapannya ke depan tidak ada lagi perbedaan kualitas, baik dari sisi bangunan fisik, sumber daya guru, sarana pendukung, maupun kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah," tutupnya.
Bagi orang tua yang anaknya belum mendapatkan sekolah, Pemkot Samarinda memastikan proses pendampingan masih terus berjalan hingga seluruh siswa memperoleh tempat belajar yang sesuai. (*)
