HARAPAN Pemerintah Kota Bontang untuk memacu pembangunan lewat dana Rp402 miliar dari pemerintah pusat masih harus tertunda. Hingga pertengahan tahun ini, dana yang disebut sebagai hak daerah itu belum juga mengalir.
Ketidakpastian tersebut memaksa Pemkot mengambil langkah yang tidak mudah. Sejumlah proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah dibatalkan agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan tidak mengalami defisit.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan dana kurang salur sebesar Rp402 miliar hingga kini belum direalisasikan pemerintah pusat. Karena belum ada kepastian, dana itu tidak dimasukkan ke dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau dana kurang salur itu tidak disalurkan, ya tidak kita masukkan dalam batang tubuh anggaran. Tapi kami sudah bersurat. Terus dan terus. Karena itu hak kita, dan terus kami perjuangkan,” kata Neni.
Menurutnya, nilai Rp402 miliar bukan jumlah yang kecil. Jika sudah diterima, dana tersebut bisa memperkuat berbagai program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Meski demikian, Pemkot memilih tidak menyusun program dengan bergantung pada dana yang belum pasti diterima. Kebijakan itu diambil agar pengelolaan keuangan tetap realistis dan terukur.
Di tengah penyesuaian anggaran, Neni memastikan kondisi fiskal Kota Bontang masih berada dalam posisi yang aman.
Ia menegaskan seluruh kewajiban pemerintah daerah telah diselesaikan sehingga tidak ada utang yang tertunda kepada pihak ketiga.
“Keuangan kita masih aman. Tidak ada utang seperti daerah lain yang belum terbayar. Semua kewajiban kita sudah diselesaikan,” ujarnya.
Menurut Neni, efisiensi belanja dilakukan semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah agar APBD tetap sehat.
Dampak paling terasa dari kebijakan efisiensi adalah batalnya sejumlah proyek infrastruktur.
Salah satunya pembangunan RS Taman Sehat atau RS Tipe D senilai Rp46 miliar. Proyek tersebut urung dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan serta perlunya revisi dokumen analisis dampak lalu lintas (Amdalalin).
Selain itu, pembangunan Stadion Bontang Prestasi dengan anggaran Rp10 miliar juga dihentikan. Berdasarkan hasil evaluasi, dana yang tersedia hanya cukup untuk membangun bagian bawah stadion sehingga proyek dinilai tidak akan selesai secara utuh.
“Kalau dilanjutkan, tidak selesai. Jadi kita putuskan batal dulu,” jelas Neni.
Tak hanya dua proyek tersebut, pembangunan lapangan mini soccer dan proyek multiyears kawasan Danau Kanaan juga ikut dihentikan. Mayoritas program yang terdampak berasal dari sektor infrastruktur.
Meski sejumlah proyek harus ditunda, Pemkot Bontang memilih menjaga kesehatan keuangan daerah dibanding memaksakan pembangunan tanpa dukungan anggaran yang pasti. Sambil menunggu kepastian penyaluran dana dari pemerintah pusat, upaya memperjuangkan hak daerah tetap terus dilakukan. (*)
