MIMPI Presiden Jokowi untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur itu, ternyata belum wassalam. Meski kocek negara jebol karena kasus corona, proyek ambisius tersebut bakal tetap lanjut. Buktinya, pemerintah menyiapkan budget-nya dalam APBN 2021.
Pemindahan IKN menjadi salah satu proyek prioritas Jokowi di kepemimpinan periode keduanya. Lokasi IKN sudah ditetapkan di Kecamatan Sepaku, perbatasan antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Targetnya: tahun 2024 proyek yang ditaksir menelan dana Rp 466 triliun ini, bakal kelar.
Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mensukseskan proyek tersebut sejak tahun lalu. Namun munculnya pandemi Covid-19, membuat penyelesaian proyek ini terganggu. Akhir Mei lalu,
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut proyek ini tak akan dianggarkan dalam APBN 2021. Di akhir Mei juga, pemerintah memutuskan menunda pembangunan fisik IKN. Namun, hal itu tak menghentikan proyek ini. Berbagai kajian terus berlanjut. Terbaru, pemerintah menganggarkan proyek ini dalam APBN 2021.
Hal ini diketahui setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan RAPBN 2021 kepada DPR, awal pekan lalu. Ini berarti IKN tetap lanjut? Sri Mul tak menjawab lugas. Dia bilang fokus pemerintah saat ini adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberi kisi-kisi.
Kata dia, kalau proyek pembangunan IKN bisa memulihkan perekonomian, seperti bisa membuka lapangan pekerjaan serta menarik investor, pemerintah akan memberikan alokasi anggaran. artinya, akan masuk dalam APBN 2021. Namun, jika proyek IKN ini tidak bisa membantu memulihkan perekonomian nasional, pemerintah akan meng anggarkan saat keuangan negara lebih baik.
Tapi yang pasti, kata dia, nasib soal ibu kota baru akan disampaikan Presiden Jokowi saat membacakan Nota Keuangan 2021 Agustus nanti.
Bagaimana kajian Pemerintah? awal bulan lalu, Bappenas menyebut pembangunan IKN bisa jadi salah satu cara memulihkan roda perekonomian pasca pandemi. Proyek ini akan membuka banyak lapangan kerja dan akan memberi efek berantai luar biasa. Proyek ini juga akan memutar roda perekonomian.
Kata Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, banyak investor kesengsem ingin ikut proyek ini. Kendati Sri Mulyani belum memberikan ketegasan, namun anggota Banggar DPR, Didik Mukrianto masih melihat ada keinginan pemerintah tetap melanjutkan proyek IKN.
Saat ditanya apakah anggaran IKN sudah tertulis jelas dalam RAPBN 2021 yang diserahkan pemerintah ke DPR? Didik tak mau menyebut angkanya. Secara prosedural, kata dia, RAPBN 2021 yang diserahkan pemerintah akan dibahas di masing-masing komisi. Soal anggaran IKN akan dibahas di Komisi V DPR. Namun berapa banyak yang dianggarkan, Didik mengaku belum tahu pastinya. Ia berharap pemerintah memikirkan ulang melanjutkan proyek IKN.
Kata dia, kondisi keuangan negara saat ini sedang tertekan karena pandemi. Keadaan pun sedang darurat. Terlihat dari pemerintah akhirnya menerbitkan Perppu Penanganan Corona. Dalam kondisi ini yang dibutuhkan adalah penanganan kesehatan dan keselamatan. “Sangat tidak masuk akal bila mengalokasikan anggaran yang bukan untuk penanganan Covid19,” kata Didik ke pada Rakyat Merdeka, tadi malam. (*)
