pranala.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam waktu dekat akan mengambil langkah-langkah untuk menertibkan 282 pengecer BBM atau pertamini yang ada di Kota Samarinda.
Menurut Asisten III, Ali Fitri Noor, langkah tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Rapat tersebut sebagai tindak lanjut Pemkot Samarinda dalam menyikapi maraknya pertambahan pertamini di kota Samarinda dan mengantisipasi terulangnya peristiwa kebakaran akibat tabrakan kendaraan pada pertamini.
BACA JUGA: Terdesak Utang jadi Kurir Sabu
Ali Fitri Noor menerangkan, Pemkot Samarinda akan mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengamanan sebaran wilayah tempat pertamini.
“Targetnya secepatnya. Insyaallah bulan ini selesai karena Wali Kota meminta secepatnya,” ujar Ali Fitri Noor saat ditemui usai rapat di Balai Kota, Kamis 12 Mei 2022.
Hingga 2021 lalu, Pemkot Samarinda telah mendata ada 282 Pertamini yang tersebar di Samarinda. Dari jumlah tersebut, ada 285 outlet pertamini yang menjual BBM eceran dengan botol. Ali Fitri Noor merinci bahwa ada Pertamini di satu tepi jalan berderet hingga 4 outlet.
“Laporan yang didapat dari dinas terkait, melakukan pendataan data hingga akhir 2021. Untuk di tahun 2022, kami akan mendata lagi,” ujar Ali Fitri Noor.
BACA JUGA: Yuk Icip-Icip Kuliner di Samarinda yang Sajikan Menu Kekinian
Menurut Ali Fitri Noor, Wali Kota Samarinda, Andi Harun telah memerintahkan instansi terkait untuk melakukan evaluasi dan kajian terkait pertamini. Dari hasil rapat pada Kamis kemarin, pihaknya akan melakukan finalisasi pada Jumat (hari ini-Red) untuk menentukan keputusan dan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan Pertamini di kota Samarinda.
“Kami sudah punya dasar hukum yang lebih besar. Kemudian nanti kami buat Perwali dulu supaya langkah-langkah dari tim kami bisa jalan. Kami tentunya bersama pihak polisi dan TNI. Kemudian kami dorong dengan peraturan daerah,” ujar Ali Fitri Noor.
Menurut Ali Fitri Noor, pihaknya telah meminta pendapat dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Dinas Perdagangan. Pemkot Samarinda juga menelisik kajian hukum, ketertiban, serta dari unsur perizinan perdagangan.
BACA JUGA: Review Film KKN di Desa Penari yang Baru Saja Tayang
Rapat memanggil dinas teknis karena Pertamini berkembang dan ada kejadian kasus yang menimbulkan korban. Tentu Wali Kota sebagai pimpinan daerah mengambil langkah-langkah untuk pengamanan wilayah. Nantinya kami diperintahkan melakukan pembagian teknis. Secara administrasi, itu memang ilegal,” ujar Ali Fitri Noor.
Menteri Perdagangan juga telah mengatakan bahwa bisnis pertamini itu ilegal dan dilarang. Maka Pemkot Samarinda akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani persoalan tersebut.
“Seperti melakukan advis teknis kepada Wali Kota agar mengambil kebijakan apa yang harus dilaksanakan dalam kebijakan Wali Kota itu,” ujar Ali Fitri Noor.
Ali Fitri Noor juga menyampaikan, berdasarkan landasan dan pemikiran dari aspek-aspek kajian tersebut, pertamini dinilai sangat berbahaya dari segi lingkungan. Pertamini juga rentan resiko kebakaran.
“Kemudian dari regulasi juga jadi sesuatu yang salah dari sisi perdagangan,” ujar Ali Fitri Noor.
BACA JUGA: Sempat Diklaim Kaltim, Pemprov Sulbar Berencana Bangun Tanggul di Pulau Balabalakang
Jual Bensin Eceran Kena Denda Rp30 Miliar hingga Penjara 3 Tahun
PENJUALAN bensin Pertamina oleh masyarakat demi mencari keuntungan, secara hukum tercantum dalam undang-undang.
Benny Hutagaol, Sales Executive Pertamina Retail IV mengatakan, masyarakat dilarang membeli BBM jenis apapun untuk dijual kembali karena bertentangan dengan UU No.22/2001.
“Siapa saja yang melanggar pasal 53 UU No. 22 tahun 2001 tentang migas bisa diancam pidana maksimal tiga tahun penjara dengan denda maksimal Rp 30 miliar,” kata Benny, belum lama ini.
BACA JUGA: Sidang MK Digelar, Suku Asli Tolak IKN karena Tak Pernah Diajak Komunikasi
Alasannya karena hal tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan penjual dan orang lain. Apalagi lokasinya di wilayah perkotaan, kecuali daerah tersebut jauh dari SPBU,” terang Benny.
Menurutnya, jika ada yang mengeluarkan rekomendasi untuk penjualan BBM di wilayah kota artinya itu salah, karena melanggar UU Migas.
“Misalnya pelarangan dalam pembelian BBM jenis premium, karena oknum membeli dalam jumlah banyak nantinya masyarakat yang membutuhkan Premium akan kesulitan,” ujarnya. (pi/ks)
Comments 5