Pemprov Kaltim Beri ‘Lampu Hijau’ Otonomi Daerah 

  • Whatsapp
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi.

PRANALA.CO, Samarinda – Sejumlah kabupaten/kota di Kaltim diberikan sinyal lampu hijau untuk memekarkan diri. Namun sebelum unjuk jari ada baiknya semua syarat harus dipenuhi. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pun menyebut hal tersebut tak mudah, namun pemerintah selalu memberikan ruang.

“Yang jelas tak mudah, sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Namun, silakan saja yang mau mengusulkan pemekaran,” ujarnya, Senin (26/10/2020) siang.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan beleid dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat 1 pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun, administrasi adalah persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi wilayah provinsi dan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta dalam rekomendasi menteri dalam negeri.

Lalu, syarat teknis meliputi faktor mendasar, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya ekonomi.

Syarat fisik terakhir meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk membentuk provinsi. Sedangkan untuk membentuk kabupaten memerlukan sedikitnya 5 kecamatan serta 4 kecamatan untuk membentuk kota.

“Syarat memenuhi jumlah kecamatan itu bagian dari administratifnya. Juga, pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat termasuk dengan pendapatan asli daerah itu,” terangnya.

Nantinya daerah yang bersedia memekarkan diri harus siap dengan APBD-nya masing-masing. Sebab kabupaten/kota mesti mandiri dengan anggarannya saat berpisah dari daerah induk. Dengan kata lain saat membentuk daerah otonomi baru (DOB) konsekuensi harus ditanggung. Utamanya mengenai pembangunan. Bisa maju atau tidak.

“Jadi, mengusulkan pemekaran daerah harus dipikirkan betul-betul, baik pembangunan infrastruktur maupun perekonomian masyarakat di daerah itu,” terangnya.

Menurut politisi Partai Gelora tersebut, perlu ada kajian administratif dan ekonomi saat memekarkan daerah, sebab tak mudah menunaikan agenda tersebut. Prinsipnya, Pemprov Kaltim hanya menunggu usulan yang diajukan pemerintah kabupaten/kota. Paling anyar ialah pemekaran wilayah Samarinda Seberang.

“Paling penting pemekaran itu harus menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.

 

 

[idn]

Pos terkait