Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang bersiap mengambil alih pengelolaan Pulau Beras Basah, destinasi wisata favorit yang selama ini dikelola mandiri oleh masyarakat tanpa sistem resmi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot untuk menata ulang kawasan wisata andalan tersebut agar lebih tertib, aman, dan memberi kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyebutkan pengelolaan Pulau Beras Basah selama ini belum maksimal.
“Tidak ada dasar hukum, jadi retribusi tak bisa ditarik. Padahal di hari-hari libur, pengunjung bisa membludak,” ujar Wawali Bontang, Agus Haris.
Kondisi di lapangan juga tidak tertata. Lapak pedagang berdiri tanpa aturan. Kebersihan dan pengawasan minim. Tidak ada fasilitas standar pariwisata seperti toilet, pos kesehatan, atau petugas keamanan.
Tahun ini, Pemkot Bontang mulai menyusun regulasi resmi untuk mendasari pengelolaan Pulau Beras Basah.
Langkah awal berupa pengajuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui fasilitasi dari Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Bontang.
Surat resmi dari Pemprov Kaltim tertanggal 31 Mei 2024 telah memberikan lampu hijau. Kini, kewenangan pengelolaan resmi berpindah ke Pemkot Bontang.
Pemkot memastikan, penataan ini bukan berarti menyingkirkan peran warga lokal. Justru sebaliknya. Masyarakat akan tetap dilibatkan sebagai pelaku UMKM, petugas kebersihan, pemandu wisata, hingga penjaga fasilitas.
“Kita ingin sistem yang tertata dan sesuai standar pariwisata. Itu perlu aturan dan fasilitas yang layak,” tambah Agus.
Dalam rencana pengembangan, Pemkot akan membangun: Area khusus jualan UMKM; Toilet umum dan pos kesehatan; Pos keamanan dan petugas jaga; Sistem retribusi digital berbasis aplikasi.
Semua fasilitas tersebut diharapkan bisa memperkuat daya tarik Pulau Beras Basah sebagai ikon wisata Kota Bontang dan menjadikannya lebih nyaman untuk dikunjungi wisatawan.
Dengan adanya sistem baru, pengelolaan wisata Pulau Beras Basah tak lagi berjalan tanpa arah. Penataan ini juga diharapkan dapat menambah pendapatan daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. [DES]
