pranala.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara alias Pemkab Kukar mengikuti rapat koordinasi (Rakor) inflasi se-Kabupaten/Kota di Indoensia di Ruang Vidcon lantai 2 Kantor Bupati Kukar, senin (27/3/23).
Rakor inflasi itu diikuti Asisten II Pemkab Kukar, Wiyono bersama Forkopimda dan OPD terkait. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang langsung memimpin rakor virtual tersebut.
Menteri Tito menekankan kepada setiap daerah, termasuk Pemkab Kukar bersama Tim Satgas Pangan, untuk melakukan pengawasan dalam pengendalian harga barang di bulan Ramadan, mengingat banyak komunitas yang mengalami kenaikan.
Sementara, mewakili Bupati Kukar, Asisten II Pemkab Kukar, Wiyono menerangkan banyak imbauan yang disampaikan Menteri Tito saat rakor inflasi tadi. Terutama soal kenaikan harga komoditas. Seperti cabai rawit merah, bawang putih, telur ayam ras dan daging ayam ras.
” Kenaikan harga jagunglah yang memicu kenaikan ayam ras dan telur ayam ras, ini perlu diatasi kita bersama,” katanya.
Ada 114 daerah surplus cabai rawit merah, hal ini perlu diatur oleh Pemkab Kukar agar bisa menugaskan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk berkoordinasi dengan pedagang untuk memberikan bantuan subsidi transportasi guna mengatasi kelangkaan dan kekurangan cabai merah rawit di daerah yang minus.
Selanjutnya mengenai minyak. Sesuai dengan penyampaian dari kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan Polri, minyak sebetulnya tersedia cukup baik yang perlu dijaga adalah produksinya oleh produsen CPO untuk betul-betul menyisihkan keperluan domestik market terlaksana.
“Semoga tidak terjadi lagi seperti dulu adanya ekspor minyak goreng ke luar negeri. Sehingga terjadi kelangkaan didalam negeri ini dan menjadi kasus pidana,” tambah dia.
Menteri Tito, kata dia juga mengingatkan distributor tidak menimbun komoditas sembako. Terutama beras medium, hal tersebut perlu diwaspadai meskipun dari data Kementerian Pertanian beras sangat cukup dikarenakan adanya panen raya di daerah.
Menteri Tito juga mengingatkan kepala daerah memerhatikan surat edaran Presiden tentang buka bersama untuk bisa ditaati. Hal tersebut menekankan agar bisa melakukan pola hidup sederhana.
Hal ini agar bisa berempati dan mengaktifkan sensifitas pada diri masing-masing. Pada saat sekarang para pejabat banyak menjadi sorotan dengan gaya hidup mewah.
“Pak Menteri Tito juga tadi meminta kalau bisa, buka bersama jangan sampai menimbulkan kesan bermewah-mewah di tengah kesulitan masyarakat,” sambungnya.
Termasuk para ASN tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama, namun buka puasa bersama bukan berarti tidak boleh. Buka bersama pejabat dengan masyarakat yang tidak mampu, para dhuafa sangat dianjurkan. Dengan catatan teknisnya langsung turun ke bawah bersama masyarakat daerah kumuh dan ke yatim piatu. (ADS/PEMKAB KUKAR)
