Performa keuangan Kaltim hingga pertengahan 2024 menunjukkan hasil positif dengan pendapatan negara mencapai Rp17,26 triliun. Tantangan tetap ada, namun APBN dan APBD terus mendukung pembangunan.
SAMARINDA – Hingga pertengahan 2024, performa keuangan negara di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi global.
Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, komponen Pendapatan Negara telah mencapai Rp17,26 triliun atau 36,30% dari target tahunan sebesar Rp47,55 triliun per Juni 2024. Sementara itu, Belanja Negara tercatat sebesar Rp28,69 triliun atau 33,87% dari pagu tahunan Rp91,25 triliun.
Meskipun penerimaan perpajakan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sudah mencapai Rp15,55 triliun atau 33,94% dari target, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Penurunan ini dipicu oleh melemahnya harga komoditas global, terutama batu bara dan crude palm oil (CPO), serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, M Syaibani, menyebutkan bahwa penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar.
“Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan memperhatikan perekonomian global dan melakukan extra effort untuk mencapai target dari kegiatan ekspor dan impor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).
Selain itu, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun, hampir menyentuh target dengan pencapaian 98,28%, dan tumbuh signifikan sebesar 67,65% yoy.
Peningkatan ini terutama berasal dari Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut.
Sementara itu, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp12,80 triliun atau 24,50% dari pagu Rp52,25 triliun, dengan pertumbuhan yoy sebesar 95,72%.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim.
Hingga Juni 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 81,54% dari pagu belanja K/L, dengan alokasi APBN IKN mencapai Rp42,54 triliun, tersebar di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR (99,35%), Kemenhub (0,43%), KLHK (0,19%), dan POLRI (0,04%).
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp15,89 triliun atau 40,75% dari pagu Rp39 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 18,32% yoy. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan dalam realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Minerba.
“Semua jenis TKD per Juni 2024 telah disalurkan, seiring penyampaian syarat salur yang sudah masuk jadwal penyaluran,” tambah Syaibani.
Pendapatan APBD Kalimantan Timur hingga Juni 2024 mencapai Rp27,15 triliun atau 41,46% dari target, didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp21,94 triliun atau 43,62% dari target. Sementara itu, realisasi belanja APBD tercatat sebesar Rp32,68 triliun atau 46,56% dari pagu Rp70,19 triliun.
“Dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan dalam pendanaan Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Syaibani. (*)
*) Ikuti berita terbaru PRANALA.co di Google News ketuk link ini dan jangan lupa difollow
Comments 1