RENCANA mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bontang diproyeksikan berlangsung akhir April 2026. Namun pelaksanaannya masih menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang hingga kini belum terbit.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan seluruh proses administratif telah diajukan. Pemerintah daerah kini tinggal menunggu hasil evaluasi dari pemerintah pusat sebelum mutasi digelar.
“Sudah kami ajukan, sekarang menunggu persetujuan BKN,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
Menurut Neni, mutasi kemungkinan dilaksanakan pada penghujung April, meski jadwal pastinya masih bergantung pada keputusan BKN. Pemetaan kompetensi pegawai juga telah dilakukan melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagai dasar penempatan jabatan.
Berbeda dari rotasi rutin, mutasi kali ini diarahkan untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang dinilai belum optimal. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyebut sejumlah indikator kinerja di beberapa sektor masih berada di bawah 40 persen.
“Penempatan pejabat harus berbasis kompetensi dan capaian kinerja. Bukan sekadar mengisi jabatan, tapi memastikan hasilnya terukur,” kata Agus.
Ia menilai rendahnya capaian tersebut menjadi alasan penting dilakukan penataan ulang jabatan. Pemerintah ingin memastikan program pembangunan berjalan sesuai target dan dapat dievaluasi secara objektif.
Sebagai bagian dari perbaikan sistem, Pemkot Bontang juga mengubah pola pelaporan kinerja. Jika sebelumnya laporan cenderung menumpuk di akhir tahun, ke depan evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap triwulan.
Dengan skema tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi kendala di lapangan serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.
“Kalau dilaporkan per triwulan, kita bisa langsung tahu apakah program itu berjalan sesuai rencana atau tidak,” ujar Agus.
Ia menegaskan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menempatkan pejabat sesuai kompetensi. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.
Dia juga mengingatkan aparatur sipil negara untuk tetap menjaga kinerja, terlepas dari hasil mutasi. “Semua tetap satu tim untuk mencapai tujuan pembangunan,” kata Agus.
Dengan pendekatan berbasis kinerja dan evaluasi berkala, mutasi pejabat di Bontang diharapkan tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, tetapi menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. [FR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
