Pranala.co, BONTANG – Rencana penurunan dana stimulan untuk Rukun Tetangga (RT) di Kota Bontang mulai memantik keresahan para ketua RT. Program yang awalnya dijanjikan mencapai Rp 200 juta per RT, kini disebut akan dipangkas cukup besar seiring melemahnya kondisi keuangan daerah.
Ketua Forum RT Kelurahan Tanjung Laut, Thamrin Juhansyah, mengatakan para ketua RT memahami situasi fiskal Pemkot Bontang yang sedang tidak stabil.
Pendapatan daerah yang menurun membuat pemerintah harus menyesuaikan anggaran. Namun, ia menilai pemangkasan yang terlalu besar dapat menghambat pembangunan di tingkat lingkungan.
“Kami paham APBD sedang turun drastis. Harapannya dana stimulan tetap bisa direalisasikan sesuai rencana awal, Rp 200 juta. Kalaupun turun, jangan terlalu besar,” ujar Thamrin, Selasa (25/11/2025).
Thamrin menegaskan bahwa dana stimulan bukan sekadar bantuan administratif. Anggaran itu menopang berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan warga. Mulai dari pembangunan fasilitas lingkungan, perbaikan prasarana dasar, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ia mencontohkan kondisi tahun ini, ketika dana RT hanya Rp 50 juta. Dengan nominal tersebut, sebagian besar RT hanya mampu membiayai pelatihan. Sementara berbagai usulan warga terkait pembangunan lingkungan tidak dapat direalisasikan.
“Kalau sampai turun di bawah Rp 50 juta, itu berat sekali. Banyak program yang akhirnya hanya jadi wacana,” jelasnya.
Situasi ini, kata Thamrin, perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah sebelum menetapkan angka final. Efisiensi memang perlu. Namun program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, menurutnya, jangan sampai menjadi korban pemangkasan ekstrem.
Ia menilai investasi pada tingkat RT justru memberi dampak luas: meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi keluhan, sekaligus memperkuat partisipasi sosial.
“Kami berharap ada ruang dialog antara pemerintah, kelurahan, dan perwakilan RT untuk mencari titik tengah yang paling realistis,” tegasnya.
Hingga kini, besaran final dana stimulan masih menunggu pembahasan lanjutan pemerintah daerah. Para ketua RT berharap keputusan akhir tetap berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat dan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan di lingkungan terdekat warga. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
