Kaltim Targetkan 55 Ribu Warga Miskin Ekstrem, Sekolah Gratis sampai S3 Mulai 2025

Suriadi Said
18 Jun 2025 08:17
Kaltim 0
2 menit membaca

Pranala.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menargetkan lebih dari 55 ribu jiwa atau sekira 11 ribu Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem sebagai fokus penanganan hingga 2025.

Tiga daerah menjadi prioritas: Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Berau. Di wilayah inilah angka kemiskinan ekstrem tertinggi tercatat berdasarkan data tahun 2024.

Dinas Sosial Kaltim memastikan, berbagai program telah disiapkan untuk mengentaskan kelompok rentan tersebut. Pendekatannya menyasar tiga pilar: meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran, dan memperbaiki lingkungan hidup.

Pilar pertama fokus pada peningkatan pendapatan. Caranya lewat bantuan ekonomi produktif untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan langsung kepada perempuan relawan sosial ekonomi. Program ini sudah berjalan sejak 2024 dan akan dilanjutkan pada 2025.

Pilar kedua, pengurangan beban pengeluaran. Dinsos menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk meringankan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Pilar ketiga, perbaikan lingkungan tempat tinggal. Pemerintah bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk merehabilitasi rumah-rumah tak layak huni dan memperbaiki infrastruktur dasar di kantong-kantong kemiskinan.

Tak hanya bantuan ekonomi, Pemerintah Provinsi Kaltim juga menekankan pentingnya akses pendidikan untuk keluar dari kemiskinan.

Program unggulan “Gratis Pol dan Jos Pol” digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim untuk menjamin pendidikan tanpa biaya. Program ini mencakup 16 inisiatif, salah satunya pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi.

Mulai 2025, warga Kaltim yang kurang mampu bisa bersekolah gratis hingga jenjang S3 di universitas dalam provinsi.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mewajibkan kabupaten/kota menyediakan sekolah gratis di semua jenjang dasar dan menengah, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP.

“Harapan kami, tak ada lagi alasan anak-anak Kaltim tidak sekolah karena biaya,” ujar Mispoyo, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kaltim.

[DIAS]

 

Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *