Pranala.co, BONTANG – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, kembali memilih jalur darat dalam kunjungan kerjanya ke wilayah utara Kaltim, Sabtu (12/7/2025). Kali ini, ia ingin merasakan sendiri kondisi jalan nasional Samarinda-Bontang yang ramai dilalui warga dan kendaraan logistik.
Tiba di Kota Bontang setelah menempuh perjalanan 121 kilometer, Gubernur langsung diserbu wartawan. Pertanyaan pun muncul: bagaimana rasanya melintasi jalan nasional yang kondisinya kerap dikeluhkan masyarakat?
“Alhamdulillah bisa ditempuh, tapi masih banyak yang harus diperbaiki,” jawab Gubernur Kaltim.
Jalan yang berlubang, bergelombang, dan sempit menurutnya bukan hanya menghambat perjalanan. Tapi juga membahayakan keselamatan dan menambah beban ongkos masyarakat.
“Kalau jalan rusak, risiko kecelakaan meningkat. Waktu tempuh bertambah. Suku cadang kendaraan juga cepat rusak. Ini tidak efisien dan tidak efektif,” tegasnya.
Gubernur Kaltim mengungkapkan, dirinya sudah bertemu langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Ia menyuarakan harapan besar masyarakat Kaltim agar pemerintah pusat segera membuka blokir anggaran pemeliharaan jalan nasional.
“Untuk jalur Samarinda-Bontang, sebetulnya alokasinya ada, sekira Rp45 miliar dari APBN. Tapi baru bisa digunakan sekira Rp6 miliar,” ungkap Gubernur Kaltim.
Itu sebabnya, dalam kunjungan kali ini, Gubernur juga mengajak perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Tujuannya: melihat langsung kerusakan jalan agar bisa segera diperbaiki.
“Pak Menteri menyarankan agar koordinasi dengan BBPJN diperkuat. Maka kita bawa langsung mereka hari ini. Supaya tahu kondisi di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.
Gubernur Kaltim menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan bukan soal kosmetik. Tapi menyangkut nadi ekonomi dan keseharian masyarakat.
Jalur Samarinda-Bontang, lanjutnya, adalah salah satu akses utama yang menghubungkan pusat industri, permukiman, dan wilayah strategis lainnya, termasuk Kutai Timur dan Berau.
“Kalau jalan lancar, ekonomi bergerak lebih cepat. Ongkos logistik turun. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan juga lebih baik,” katanya.
Gubernur Kaltim berharap, blokir anggaran segera dicabut sehingga proyek pemeliharaan bisa segera dimulai. Harum menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hal ini hingga tuntas.
“Kita ingin semua masyarakat Kaltim, dari pesisir sampai pedalaman, merasakan kehadiran negara lewat infrastruktur yang layak, aman, dan nyaman,” tutup Rudy Masud.
