pranala.co – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur bakal segera dilelang terbuka. Atau dikenal promosi jabatan melalui panitia seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan.
“Jabatan sekretaris daerah sejak 31 Januari 2022 diisi oleh Penjabat dan hanya tiga bulan,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara, Khairuddin di Penajam, Rabu (11/5/2022).
Namun masa jabatan dapat diperpanjang. Perpanjangan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara diajukan pada 11 April 2022 dan sudah disetujui Gubernur Kalimantan Timur.
Surat perpanjangan Pejabat Sekretaris Daerah tersebut terbit pada 21 April 2022 yang menetapkan perpanjangan jabatan sampai 25 Juli 2022.
“Pejabat sekretaris daerah itu memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat definitif,” ucapnya.
Pemkab Penajam Paser Utara juga bakal membuka pendaftaran lelang jabatan untuk mengisi pejabat definitif sekretaris daerah setelah ke luar rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN.
Berharap, awal Mei 2022 sudah terbit rekomendasi dari KASN. Sehingga, lanjut dia, pemerintah kabupaten bisa mengumumkan pendaftaran pada akhir Mei atau awal Juni 2022.
Panitia seleksi lelang secara terbuka jabatan sekretaris daerah tersebut sebanyak lima orang. Terdiri dua pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan tiga akademisi dari Universitas Mulawarman atau Unmul Samarinda.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah bersurat kepada KASN untuk meminta rekomendasi pembentukan panitia seleksi lelang secara terbuka pimpinan tinggi pratama dengan jabatan sekretaris daerah tersebut.
Untuk panitia seleksi sudah ada persetujuan dari pemerintah provinsi dan Unmul, nama-nama panitia seleksi sudah dilaporkan kepada KASN.
“Surat permintaan rekomendasi pembentukan panitia lelang terbuka jabatan sekretaris daerah kepada KASN dikirim sebelum Idulfitri,” ujar Khairuddin.
Apa Itu Lelang Jabatan?
Lelang jabatan adalah promosi terbuka dan kompetitif dikalangan pegawai negeri sipil (PNS). Lelang jabatan menjadi sistem mekanisme yang dilakukan dalam mengimplementasikan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam suatu jabatan struktural yang dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme.
Praktik pengisian jabatan pemerintahan atau birokrasi ini dilakukan untuk memenuhi prinsip meritokrasi. Meritokrasi atau sistem merit menurut Pasal 1 angka 22 UU ASN merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Dalam Pasal 108 UU ASN yang mengatur tentang pengisian jabatan di pemerintahan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lelang jabatan sendiri sudah dikenalkan dan dipraktikkan di negara-negara Barat, dengan istilah yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu.
Dengan adanya lelang jabatan, mampu memperkecil terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini karena lelang jabatan dilakukan secara transparan. Mekanisme lelang jabatan mampu mencegah terjadinya politisasi birokrasi, atau sikap pemimpin yang memilih pejabat berdasarkan kesubjektifan dalam memilih. (ant)
