pranala.co – DPRD Bontang menyarankan agar Perusda AUJ Bontang menutup anak usahanya jika tak menghasilkan profit. Nantinya, akan menjadi beban perusahaan.
Hal ini diungkapkan Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang saat rapat pembahasan rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ Bontang tahun 2022-2023 di Ruang Rapat Gedung DPRD Bontang, Senin (18/7/2022).
Dalam rapat yang digelar bersama pimpinan Perusda AUJ Bontang membahas terkait rencana bisnis jangka panjang yang harus dipersiapkan selama 5 tahun ke depan.
Diketahui ada tujuh anak usaha Perusda AUJ Bontang berperan penting memberi kontribusi bagi peningkatan profit daerah.
Antara lain; Bontang Transportasi, Bontang Berkah Jasa, Jasa Amanah Bontang, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, Bontang Karya Utamindo (BKU), Laut Bontang Bersinar (LBB), Bontang Investindo Karya Mandiri (BIKM).
Lanjut Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang, jika tetap bertahan mereka tetap wajib melaporkan pajak tahunannya. Hal itu membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan harus ada biaya operasional yang dikeluarkan, gaji.
“Nah kalau Tidak ada pemasukan malah jadi beban. lebih baik buat surat ke Kemenkumham suruh tutup, untuk apa dipertahankan. Daripada jadi masalah kedepannya,” tegas Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang.
Lalu, terkait rencana rencana bisnis jangka panjang Perusda AUJ Bontang, politisi Golkar ini juga meminta agar perusahaan pelat merah tersebut segera menyusun SOP dan regulasi jangka panjang.
“Pihak Perusda AUJ Bontang belum bisa memaparkan. Mereka masih menyusun regulasi dan SOP nya dulu. Jadi kami minta segera diselesaikan,” sambung Rustam, Ketua Komisi II DPRD Bontang.
Direktur Perusda AUJ Bontang, Abdu Rahman mengaku tak bisa serta merta menutup perusahaan yang kurang memberikan sumbangsih kepada kas daerah. Lantaran harus melalui tahap kajian terlebih dahulu.
“Saat ini kami masih melakukan identifikasi dan kajian dulu. Jadi tidak bisa langsung ditutup. Apalagi mempailitkan perusahaan juga tetap butuh biaya,” timpalnya. (ADS)
