Bontang, PRANALA.CO – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, membawa suara warganya hingga ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur. Berlangsung di Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025), forum itu menjadi kesempatan besar untuk memperjuangkan berbagai isu krusial bagi Bontang dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Salah satu yang paling disoroti Neni adalah persoalan status wilayah Kampung Sidrap. Meskipun secara administratif masih masuk wilayah Kutai Timur, tujuh RT di Kampung Sidrap lebih dekat pelayanan publiknya ke Bontang — mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
“Yang kami lakukan ini demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat di sana,” tegas Neni di hadapan forum, sambil memastikan bahwa surat permohonan fasilitasi untuk uji materi di Mahkamah Konstitusi segera dikirimkan ke Gubernur Kaltim.
Tak hanya itu, Neni juga menyuarakan rasa syukur atas adanya pasal dalam UU No. 1 Tahun 2022 yang mengatur alokasi 1 persen untuk daerah pengolah sumber daya alam. Kebijakan ini membawa berkah tersendiri, berdampak pada kenaikan APBD Kota Bontang.
“Ini tidak lepas dari peran Bapak Gubernur yang ikut mendampingi kami saat pembahasan di Komisi VII DPR RI,” ungkapnya.
Namun, bukan berarti tantangan selesai. Persoalan banjir kembali diangkat, dengan Neni menyoroti pentingnya melanjutkan pembangunan Bendali Sukarahmat. Bagi Bontang, bendungan ini bukan hanya soal pariwisata atau air bersih, melainkan benteng menghadapi banjir dan rob yang kerap mengancam wilayah pesisir seperti Bontang Kuala.
Di bidang pendidikan, Neni menggulirkan ide tentang pendidikan vokasi lanjutan. Ia menginginkan adanya program pendidikan D3 atau S1 bagi lulusan SMK agar lebih bersaing di dunia kerja. Selain itu, ia mengusulkan pembangunan Workshop Las Bawah Air di BLKI Bontang, guna memperkuat keahlian tenaga kerja lokal di bidang kelautan yang potensial.
Tak ketinggalan, isu kesehatan pun masuk dalam daftar perjuangan. Neni mengusulkan tambahan subsidi BPJS Kesehatan untuk daerah yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), seperti Bontang.
Pemerintah Kota juga telah menginput 10 usulan belanja langsung dan 20 usulan bantuan keuangan ke dalam sistem SIPD RI, sesuai hasil Rakortekrenbang Kaltim.
Program Zero Wilayah Kumuh mendapat perhatian khusus. Saat ini, Bontang masih memiliki 28 hektare kawasan kumuh. Untuk 2025, Neni mengusulkan penataan kawasan kumuh seluas 10 hektare di Kelurahan Tanjung Laut agar menjadi tanggung jawab provinsi.
Sementara dalam isu stunting, Bontang menjalankan program Zero Stunting. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menyediakan makanan bergizi dua kali sehari selama 56 hari kepada anak-anak stunting.
Neni juga menyoroti perlunya evaluasi bersama terhadap definisi kategori stunting, karena dinilai ada kekeliruan dalam penentuan status anak-anak.
“Kami sangat mengapresiasi program sanitasi dan bantuan air bersih dari Pemerintah Provinsi sebagai dukungan untuk target Zero Stunting,” pungkasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 3