PRANALA.CO – Pemerintah Kota alias Pemkot Bontang menargetkan penurunan stunting sampai 14 persen. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bontang, Senin (27/05/2024) pagi di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Bontang.
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, kegiatan ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dasuki, serta Kepala Dinas Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (DPPAKB) Bontang, Eddy Forestwanto.
Berlangsungnya kegiatan tersebut didasari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting. Dimana Perpres tersebut mengamanatkan upaya konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor.
Sekda yang akrab disapa Iin ini menyampaikan bahwa Perpres tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting.
“Target kita jelas, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada Tahun 2024 atau di tahun ini,” ungkapnya.
Pada 2021 Pemkot Bontang telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Bontang, Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan dalam rembug stunting tingkat kota.
Pemerintah juga terus berupaya menjalin kolaborasi untuk mensinergikan program-program yang menyasar target percepatan penurunan stunting, di antaranya remaja, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, baduta, dan balita.
Hasil pertemuan regional 1 menunjukkan beberapa poin penting antara lain, pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting dalam rangka meningkatkan cakupan balita yang ditimbang di juni minimal 95 persen.
Penambahan titik kritis kenaikan prevalensi stunting pada usia 6-12 bulan dan 24 bulan, serta penambahan kasus stunting tertinggi pada kelompok umur bayi baru lahir (0-11 bulan).
Kemenkes Lakukan Intervensi Serentak Cegah stunting sejak Dini
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan intervensi serentak di berbagai daerah di Indonesia guna mencegah stunting sejak dini melalui program Intervensi Serentak Pencegahan Stunting.
Dalam dialog yang diselenggarakan oleh FMB9 IKP Kominfo secara daring di Jakarta pada Rabu, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengaku terus berupaya memberikan data dan informasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat.
“Kami berusaha memberikan data dan informasi secara cepat agar seluruh pihak yang terlibat dapat menggunakan data dan informasi tersebut secara efektif,” jelas Endang dalam dialog FMB9 IKP Kominfo bertajuk “Tantangan Kejar Stunting Turun Jadi 14%”.
Karena itu pihaknya memastikan program Intervensi Serentak yang dicanangkan secara khusus tersebut menjadi langkah preventif yang lebih efektif daripada hanya mengobati. Pasalnya, ia menilai selama ini stunting masih banyak terjadi lantaran pencegahan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri masih terlalu kurang.
“Kami masih dalam masa transisi, di mana kita cenderung mengobati penyakit daripada mencegahnya. Hal yang sama terjadi pada stunting, di mana pencegahannya masih kurang,” ujarnya mengutip Antara.
Dalam Intervensi Serentak yang akan digerakkan pada bulan Juni mendatang, Kemenkes mengambil langkah pertama, yakni memastikan ibu hamil yang bermasalah dengan gizi awal mendapatkan penanganan yang tepat.
Endang menjelaskan ibu hamil harus datang ke posyandu terdekat guna melakukan pemeriksaan terkait masalah gizi awal. Jika terdeteksi masalah gizi awal, mereka akan mendapatkan rujukan ke puskesmas serta makanan tambahan selama 120 hari.
Adapun langkah Kemenkes yang kedua, lanjutnya, yakni melakukan pengukuran dan penimbangan berat badan pada balita untuk mendeteksi masalah gizi sejak dini. “Kami ingin memastikan bahwa jika berat badan balita tidak naik dari bulan sebelumnya, segera ada intervensi untuk mencegah masalah gizi yang lebih serius,” tambahnya.
Selain ibu hamil, pihaknya juga akan memberikan edaran yang meminta para calon pengantin untuk juga melakukan pengecekan ke posyandu guna memastikan mereka siap menikah dan memiliki anak dengan kondisi kesehatan yang optimal. (*)
