SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai bagian dari program prioritas Presiden dipastikan menghadapi tantangan biaya di Kalimantan Timur (Kaltim). Biaya per porsi MBG di Kaltim diperkirakan mencapai Rp17.000, melampaui standar harga yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp12.000 per porsi.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (10/2/2025). Akmal Malik menjelaskan bahwa meskipun BGN telah menaikkan standar harga MBG dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per porsi, biaya tersebut dinilai tidak mencukupi untuk kondisi di Kaltim.
“Di Kaltim, biaya per porsi MBG diperkirakan mencapai Rp17.000. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujar Akmal.
Ia menambahkan, tingginya biaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk harga bahan pangan yang relatif lebih mahal di Kaltim dibandingkan daerah lain. “Kami harus memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkualitas, dan itu membutuhkan biaya lebih besar,” jelasnya.
Program MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar. Akmal menekankan pentingnya menggerakkan sentra-sentra pertanian di Kaltim untuk memenuhi kebutuhan tersebut. “Kami harus memastikan petani di Kaltim meningkatkan produksi agar tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar Kalimantan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan TNI yang telah membantu menyiapkan dapur umum untuk program ini. “TNI sudah bergerak menyiapkan dapur, sementara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus memastikan ketersediaan bahan baku dari petani lokal,” tegas Akmal.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, yang turut hadir dalam rapat tersebut, memaparkan bahwa program MBG menyasar 82,9 juta orang di seluruh Indonesia, termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di Kaltim sendiri, terdapat 1,2 juta orang yang berhak menerima layanan MBG.
“Program ini membutuhkan sedikitnya 450 satuan layanan yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim,” ungkap Tigor.
Setiap satuan layanan diharapkan mampu memasak 300 kg sayur mayur per hari, dengan melibatkan minimal 50 orang untuk melayani 3.000 orang setiap harinya.
Program MBG yang dimulai pada Februari 2025 ini mendapatkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun secara nasional. Tigor menegaskan bahwa sosialisasi dan persiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci sukses program ini.
“Sosialisasi hari ini bertujuan untuk memastikan kesiapan satuan layanan dan SDM, serta ketersediaan bahan pangan,” jelasnya.
Akmal Malik berharap, program MBG tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong kemandirian pangan di Kaltim.
“Kedepannya, kita harus mengurangi ketergantungan pada pasokan bahan pangan dari luar Kalimantan. Ini adalah momentum untuk memperkuat sektor pertanian lokal,” ujarnya.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat Kaltim, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita, dapat memperoleh akses terhadap makanan bergizi secara gratis. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi yang optimal. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 2