SETIAP pagi, anak-anak Kampung Longjok, Desa Long Bentuq, Kecamatan Busang, Kutai Timur (Kutim), harus menantang arus sungai demi berangkat sekolah. Hingga Kamis (23/4), tidak ada jembatan penghubung—perahu menjadi satu-satunya akses yang menghubungkan mereka dengan dunia di seberang.
Kondisi ini bukan hal baru. Warga telah bertahun-tahun hidup dengan keterbatasan infrastruktur, bergantung sepenuhnya pada transportasi air untuk aktivitas dasar, mulai dari pendidikan hingga layanan kesehatan.
“Sejak dulu warga menggunakan perahu, dari dayung hingga ketinting. Sampai sekarang belum ada jembatan,” kata Farida, salah satu warga.
Longjok terpisah sungai dari wilayah seperti Long Bentuq dan Rantau Sentosa. Di seberang, fasilitas dasar tersedia—listrik, sekolah, puskesmas, hingga kantor pemerintahan. Sementara di Longjok, akses terhadap layanan tersebut bergantung pada keberanian menyeberang setiap hari.
Biaya penyeberangan pun menjadi beban tersendiri. Pelajar tanpa kendaraan dikenakan sekitar Rp2 ribu pulang-pergi. Pengguna sepeda motor membayar sekitar Rp10 ribu, sedangkan warga umum bisa mencapai Rp20 ribu sekali jalan.
Namun persoalan tak berhenti pada biaya. Risiko keselamatan meningkat saat debit air sungai naik. Dalam kondisi tertentu, aktivitas belajar mengajar terpaksa diliburkan. Meski demikian, saat ujian, anak-anak tetap menyeberang.
“Kalau air tinggi, biasanya anak-anak tidak sekolah. Tapi saat ujian tetap menyeberang,” ujar Farida.
Usulan pembangunan jembatan disebut telah beberapa kali diajukan, tetapi belum terealisasi. Ketiadaan infrastruktur ini memperlebar kesenjangan dengan wilayah sekitar yang lebih dulu menikmati fasilitas dasar.
Selain jembatan, warga Longjok juga masih menghadapi keterbatasan listrik dan jaringan komunikasi. Di tengah dorongan pemerataan pembangunan, kondisi ini menunjukkan masih adanya wilayah yang tertinggal dalam akses layanan dasar. [HAF]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
