TEKANAN fiskal mulai terasa di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin ketat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kini mulai menekan berbagai pengeluaran rutin agar kas daerah tetap aman.
Salah satu beban terbesar datang dari belanja pegawai. Setiap bulan, Pemkot harus menyiapkan sekitar Rp60 miliar hanya untuk membayar gaji aparatur.
“Kalau dihitung, memang pas-pasan,” ujar Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Kamis (21/5/2026).
Di sisi lain, target Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya juga tidak tercapai. Nilainya diperkirakan sekitar Rp150 miliar. Kondisi itu membuat ruang fiskal pemerintah semakin sempit.
Saat ini, kas daerah yang tersedia berada di kisaran Rp154 miliar dari serapan triwulan pertama. Pemkot masih berharap pada aliran dana transfer pemerintah pusat yang dijadwalkan masuk pada triwulan kedua.
Meski begitu, Neni memastikan kondisi keuangan daerah masih terkendali dan belum masuk fase defisit.
“Yang penting kita tidak berutang. Semua kegiatan tetap berjalan,” katanya.
Untuk menjaga napas anggaran tetap panjang, pemerintah mulai memangkas sejumlah pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
Anggaran perjalanan dinas dikurangi. Kegiatan bimbingan teknis dibatasi. Acara seremonial dibuat lebih sederhana.
Bahkan, konsumsi rapat ikut dipangkas lewat kebijakan yang tak biasa: imbauan puasa sunnah Senin dan Kamis bagi pegawai pemerintahan.
“Sekarang rapat-rapat tidak ada konsumsi di dua hari itu. Penghematannya cukup terasa,” ujar Neni.
Menurut dia, efisiensi konsumsi rapat di dua hari tersebut bahkan bisa memangkas biaya hingga 50 persen.
Pemkot menilai penghematan itu penting agar anggaran bisa dialihkan ke program yang lebih menyentuh masyarakat. [RE/FR]
Dapatkan berita terbaru Pranala.co dengan mengikuti Whatsapp Channel kami
