SAMARINDA, Pranala.co — Polemik pengadaan kendaraan operasional senilai Rp8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akhirnya berujung pada keputusan pengembalian aset ke kas daerah. Langkah tersebut diambil guna mengalihkan anggaran ke sektor pembangunan yang dinilai lebih mendesak.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memastikan bahwa kendaraan dinas tersebut telah dikembalikan sejak awal Maret 2026. “Pengembalian sebenarnya sudah kami lakukan pada 2 Maret, dan administrasinya tuntas pada 11 Maret,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Keputusan ini muncul di tengah sorotan publik terkait efisiensi anggaran, termasuk pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penggunaan fasilitas pejabat secara bijak.
Presiden sebelumnya menyinggung bahwa kendaraan operasional pejabat seharusnya mengedepankan fungsi dibanding kemewahan, bahkan membandingkannya dengan kendaraan taktis produksi dalam negeri yang lebih ekonomis.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menegaskan bahwa kebijakan pengembalian kendaraan bukan semata-mata karena kritik dari pusat, melainkan hasil pertimbangan menyeluruh atas aspirasi masyarakat dan kondisi daerah.
“Kami mendengarkan masukan masyarakat dan melihat situasi yang ada. Karena itu, kendaraan tersebut kami kembalikan untuk dialihkan pada kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan kendaraan mewah kini akan difokuskan pada sektor prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial bagi masyarakat.
Menurut Rudy, langkah ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi standar pelayanan dasar.
“Anggaran tersebut akan kami arahkan untuk kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program sosial,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalimantan Timur yang telah memberikan kritik dan masukan. Menurutnya, hal tersebut menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk tetap fokus pada pelayanan publik.
Dalam aktivitas sehari-hari, Rudy mengaku kini lebih memilih menggunakan fasilitas yang ada atau kendaraan pribadi. Ia bahkan kerap mengemudi sendiri untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
“Saya ingin melihat langsung apa saja yang perlu dibenahi,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Gubernur Kaltim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila kebijakan sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan daerah.
“Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” pungkasnya. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
