Pranala.co, BONTANG – Sebanyak 1.330 warga resmi ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD). Bantuan tersebut akan disalurkan langsung ke rekening penerima dan dievaluasi setiap tahun guna memastikan program tetap tepat sasaran.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan penetapan jumlah penerima dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat. Dari total 17.053 warga miskin yang terdata di kota tersebut, sebagian besar telah lebih dahulu menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Karena sudah menerima bantuan pusat, mereka tidak boleh menerima bantuan daerah lagi. Kita ingin adil dan tidak ada bantuan ganda,” ujar Neni dalam Rapat Pleno Penetapan Penerima BLTD di Pendopo Rumah Jabatan, Jumat (30/1/2026).
Setelah pendataan ulang di lapangan, Pemkot menemukan 1.330 warga yang belum tersentuh bantuan apa pun. Mereka berasal dari kelompok masyarakat paling rentan secara sosial dan ekonomi.
Rinciannya meliputi 591 penyandang disabilitas telantar—termasuk 272 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB)—kemudian 470 fakir miskin, 108 lansia telantar yang sebelumnya menerima program Rantang Kasih, serta 161 anak yatim piatu telantar.
“Mereka inilah yang kita prioritaskan karena kondisi sosial dan ekonominya benar-benar membutuhkan perhatian,” kata Neni.
Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan. Untuk menjalankan program tersebut, Pemkot Bontang mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,788 miliar sepanjang 2026.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank BPD dan Bank BTN agar dana dapat diterima langsung oleh masyarakat tanpa perantara.
“Yang terpenting, bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tegasnya.
Neni menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Program BLTD disebut sebagai hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, serta perbankan.
“Kita ingin menurunkan angka kemiskinan bersama-sama. Penerima BLTD ini berasal dari Desil 1 hingga Desil 4, yaitu kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemiskinan tidak selalu terlihat dari kondisi fisik tempat tinggal. Ada warga yang tampak memiliki rumah layak, tetapi kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Sebaliknya, ada pula yang bertahan hidup di hunian yang tidak memadai.
“Itulah sebabnya verifikasi lapangan sangat penting. Data yang kita sahkan hari ini adalah data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Sebagai kota industri, Bontang turut menghadapi tantangan dari meningkatnya arus pendatang yang datang untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini berpotensi menambah persoalan sosial baru, termasuk kebutuhan perlindungan bagi kelompok rentan.
“Tidak menutup kemungkinan jumlah penerima bisa bertambah di tahun-tahun mendatang. Selama mereka memenuhi administrasi, kita tidak bisa menutup pintu,” pungkas Neni. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
