Wagub Kaltim Positif COVID-19, Ketahuan saat Cek Kesehatan

Anggota DPRD Kaltim akan Di-rapid Test

Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi.

WAKIL Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi diketahui telah terkonfirmasi positif COVID-19 saat melakukan pengecekan kesehatan rutin.

“Kepastian Wagub Hadi Mulyadi terpapar virus corona, setelah wagub melakukan pengecekan rutin saat akan menemui Istrinya yang akan menjalani operasi teroid di RSUD Abdul Wahab Sjharanie Samarinda,” kata Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim, Syafranuddin, Rabu.

Syafranuddin tidak bisa memastikan kapan dan dimana orang nomor dua di Kaltim tersebut terkena virus corona. Dalam catatan Biro Humas menyebutkan dalam sepekan terakhir Wagub Hadi Mulyadi sempat melaksanakan kegiatan di luar yakni pada penggalangan dana.

Selebihnya, lanjut Syafranuddin Wagub hanya menjalani kegiatan di Kantor serta mewakili Gubernur Kaltim pada rapat paripurna DPRD Kaltim terkait pengesahan Raperda LKPJ Pemprov Kaltim tahun 2019 menjadi perda.

“Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Gubernur pun dilakukan melalui video conferensi bukan tatap muka langsung,” imbuhnya.

Menurut pria yang akrab disapa Ivan tersebut, menjelaskan bahwa sejak dilakukannya relaksasi di Kota Samarinda Wagub Hadi Mulyadi banyak menerima tamu, namun meski demikian semua tamu yang akan menemui wagub tetap diterapkan protokol kesehatan.

“Setiap tamu yang datang wajib dilakukan pengecekan suhu badan, membersihkan tangan menggunakan handsanitizer, dan jika ada yang tidak membawa masker telah disediakan masker gratis, artinya protokol kesehatan tetap diterapkan,” katanya.

Hanya saja lanjut Ivan, ada saja tamu yang datang tanpa sadar membuka masker, saat berkomunikasi dengan Wagub. Ivan mengakui dalam kondisi tertentu semua pejabat seperti Gubernur, Wakil Gubernur maupun sekdaprov sulit menghindari jika ada tamu yang ingin bertemu.

Sementara dalam pertemuan itu masyarakat banyak yang tidak mematuhi ptotokol kesehatan seperti tidak memakai masker dalam jarak dekat.

” Dalam situasi seperti ini serba salah, namun yang dialami Wagub ini bakal menjadi pelajaran kedepan khususnya dalam penerimaan tamu para pejabat,” terangnya.

Dia mengingatkan musibah yang dialami Wagub Kaltim ini hendaknya bisa menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat bahwa semua orang berpotensi tertular COVID-19.

“Ke depan Pemprov Kaltim akan lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan khususnya kepada masyarakat yang akan bertamu di sejumlah pejabat Pemprov Kalltim, mohon dimaklumi kebijakan ini semata untuk pencegahan COVID-19,” tegasnya menukil Antara.

Anggota DPRD Kaltim akan Di-rapid Test

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dijadwalkan menjalani rapid test atau tes cepat COVID-19, setelah Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dinyatakan terpapar virus corona.

Diketahui anggota legislatif di Provinsi Kaltim tersebut mempunyai riwayat kontak dengan Wagub Hadi Mulyadi karena sempat menghadiri rapat paripurna ke-19 di DPRD Kaltim pada Selasa (16/7).

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengatakan seluruh anggota dewan yang berjumlah 55 orang akan menjalani rapid test tanpa terkecuali.

” Walapun saya sendiri sudah jalani rapid test baru- baru ini dengan hasil negatif, tetap harus dites juga,” kata Makmur HAPK di Samarinda, Kamis.

Menurut Makmur tes cepat untuk ketahanan tubuh ini dilakukan sebagai tahap awal, bila hasil rapid ke luar dan ditemukan reaktif, maka akan dilakukan uji swab.

“Kalau ada anggota yang hasilnya reaktif, maka otomatis langsung dilakukan swab,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menambahkan bahwa rapid test akan dilaksanakan secepat mungkin, sehingga potensi penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas.

” Rapid teat dijadwalkan pada Kamis besok (16/7) bertempat di RSUD AW Syahranie,” kata Muhammad Samsun.

Rapid test massal untuk anggota DPRD Kaltim ini dilakukan setelah Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi terkonfirmasi positif COVID-19 pada Rabu (15/7).

Hadi sempat menghadiri rapat paripurna ke-19 di DPRD Kaltim, dengan agenda pengesahan Raperda LKPJ Pemprov Kaltim tahun 2019 menjadi perda, pada Selasa (14/7)

Dalam rapat paripurna tersebut, dihadiri Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK didampingi Muhammad Samsun, Sigit Wibowo, dan Sekwan Muhammad Ramadhan.

Selain itu, rapat paripurna juga dihadiri sejumlah perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim, dan diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara daring. (*)

More Stories
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Rusia Setop Proyek Kereta