BONTANG – Di tengah capaian prestasi yang membanggakan, Kota Bontang masih dihadapkan pada persoalan serius terkait tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang pun tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2023 mencapai 7,74 persen. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan Agustus 2022, angka ini tetap menjadikan Bontang sebagai salah satu kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di Kalimantan Timur.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengungkapkan bahwa ketimpangan antara kebutuhan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran di kota ini.
“Sebagai kota industri, seharusnya Bontang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Namun kenyataannya, masih banyak penduduk usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak,” ujar Neni saat menyampaikan pidato perdana serah terima jabatan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bontang, Rabu (5/3/2025).
Selain pengangguran, daya beli masyarakat yang rendah juga menjadi perhatian utama Pemkot Bontang. Menurut Neni, rendahnya daya beli erat kaitannya dengan tingginya tingkat kemiskinan.
“Ketika daya beli masyarakat rendah, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses layanan penting, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan secara keseluruhan,” jelasnya.
Sebagai solusi, Pemkot Bontang akan memaksimalkan peran perusahaan, DPRD, dan perangkat daerah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan program ini, diharapkan lulusan BLK memiliki kompetensi yang lebih baik dan siap bersaing di dunia kerja.
Di sektor ekonomi, pemerintah juga berencana meluncurkan program bantuan permodalan tanpa bunga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM di Bontang memiliki akses terhadap modal usaha yang lebih mudah, sehingga mereka bisa berkembang dan turut menggerakkan perekonomian daerah,” tambahnya.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Pemkot Bontang berharap dapat mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi warganya. Neni optimistis bahwa dengan kerja sama semua pihak, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara bertahap. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
