Sistem Borongan Tenaga Kerja Terjadi Lagi, AH: Pengawasan Disnaker Minim

“Disnaker kurang koordinasi, kurang pengawasan, dan kurang turun ke lapangan menurut kami (DPRD Bontang). Ini tentu membuat tidak kondusif dalam persaingan perekrutan tenaga kerja,” – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris.

pranala.co – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang minim dalam pengawasan terhadap tenaga kerja di Kota Taman.

Menurut politisi Gerindra itu, kejadian perekrutan tenaga kerja dengan sistem borongan yang dilakukan PT Wijaya Karya (Wika), dalam pembangunan pabrik amoniak nitrate di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) belum lama ini, bukan yang pertama kali. Sebelumnya, kejadian serupa pernah terjadi di PT Graha Power Kaltim (GPK).

PILIHAN REDAKSI

Giliran Anggota DPRD Bontang Disasar Jalani Tes Urine Narkoba

Golkar Bontang Meriahkan HUT ke-60, Andi Faizal Tegaskan Pentingnya Kolaborasi dan Kekompakan Kader

10 Anggota Banggar DPRD Bontang Ditetapkan, Fraksi ADG Walk Out karena Tidak Puas

Rancangan APBD 2025 Bontang; Rp2,4 Miliar untuk Kesejahteraan Warga

“Disnaker kurang koordinasi, kurang pengawasan, dan kurang turun ke lapangan menurut kami (DPRD Bontang). Ini tentu membuat tidak kondusif dalam persaingan perekrutan tenaga kerja,” kata politisi yang akrab disapa AH tersebut.

Menjawab tudingan itu, Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha menyampaikan, jika kewenangan pengawasan tenaga kerja kini tidak lagi berada di daerah (kabupaten/kota), melainkan ranah provinsi (Disnaker Kaltim).

Kendati begitu, lanjut Safa, Disnaker tak diam begitu saja. Pihaknya juga melibatkan tim pengawas provinsi dalam permasalahan ini.

“Kami lakukan koordinasi dan koordinasi. Hasilnya mereka (tim pengawas provinsi) akan melakukan investigasi,” jelas Safa saat dikonfirmasi, Rabu (25/5/2022).

[ADS/BMS]