Pranala.co, SAMARINDA — Gelombang kritik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencuat bertepatan dengan satu tahun masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Puluhan mahasiswa dari lintas perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Aksi tersebut ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji. Massa menilai sejumlah janji kampanye yang disampaikan pada awal masa pencalonan belum sepenuhnya terealisasi dalam satu tahun pemerintahan.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, mahasiswa membawa tujuh poin tuntutan. Di antaranya evaluasi dan pemerataan program pendidikan, penanganan kerusakan ekologis, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
Selain itu, massa juga menuntut transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, jaminan kebebasan berekspresi, serta kritik terhadap praktik politik dinasti. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Koordinator lapangan aksi dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Angga, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama kekecewaan mahasiswa adalah implementasi program pendidikan bertajuk “Gratis Pol”.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut dinilai belum merata dan menyisakan persoalan administratif di sejumlah kampus.
“Di media, narasinya besar tentang pendidikan gratis. Namun di lapangan, masih ada mahasiswa yang diminta menalangi biaya terlebih dahulu. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan,” ujar Angga di sela aksi.
Ia juga menyinggung proses pendaftaran di Universitas Mulawarman yang disebut menimbulkan kebingungan bagi sebagian mahasiswa. Beberapa mahasiswa yang telah mendaftar, kata dia, tidak tercantum sebagai penerima bantuan.
Selain itu, munculnya sejumlah persyaratan administratif dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ekspektasi awal sebagian mahasiswa yang memahami program tersebut sebagai penggratisan menyeluruh bagi pemegang KTP Kalimantan Timur.
Mahasiswa juga menyoroti besaran bantuan pendidikan yang diterima, yang rata-rata sekitar Rp5 juta untuk jenjang strata satu (S1), dan dianggap belum sepenuhnya menjawab kebutuhan biaya pendidikan secara keseluruhan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mempertanyakan realisasi janji kampanye lain, seperti layanan kesehatan gratis dan program bantuan perumahan.
Angga menyampaikan, masih terdapat masyarakat yang mengalami kendala layanan kesehatan, termasuk persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
“Kami berharap ada evaluasi terbuka dan perbaikan nyata agar program yang dijanjikan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa itu menjadi refleksi satu tahun perjalanan pemerintahan provinsi di bawah kepemimpinan Rudy–Seno. Mahasiswa berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog dan menyampaikan secara transparan capaian maupun kendala program yang telah dijalankan.
Aksi berlangsung kondusif dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, selama disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab. (TIA)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
