Pranala.co, BONTANG – Kepolisian Resor Bontang menggelar syukuran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (16/2/2026) pagi. Kegiatan yang berlangsung di Markas Polres Bontang itu dihadiri Kapolres Bontang Widho Anriano, jajaran pejabat utama Polres, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Peresmian dapur SPPG tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya pelajar di Kota Bontang.
Perwakilan BGN dalam sambutannya menyampaikan bahwa program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.
Setiap dapur SPPG menyerap sekira 50 relawan. Dengan target 28 unit SPPG di Kota Bontang, program ini diproyeksikan membuka sekira 1.400 lapangan kerja bagi tenaga lokal.
“Program ini bukan sekadar tentang gizi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal,” ujar perwakilan BGN dalam kegiatan tersebut.
Kapolres Bontang Widho Anriano menegaskan bahwa pembangunan SPPG bukan hanya penambahan fasilitas fisik. Menurutnya, kehadiran dapur tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Polres Bontang dalam mendukung pelayanan publik.
Ia menyebut, peningkatan kualitas pembinaan internal dan profesionalisme personel harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung tugas kepolisian sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng, pengguntingan pita, serta inspeksi langsung ke fasilitas dapur SPPG.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, dari total target 28 unit SPPG di Kota Bontang, sebanyak 18 unit telah terealisasi. Dapur SPPG Polres Bontang juga telah resmi terdaftar di portal BGN Pusat.
Program MBG menargetkan 55.000 siswa di seluruh Kota Bontang sebagai penerima manfaat. Hingga saat ini, sekira 35 ribu siswa telah menerima layanan makan bergizi melalui program tersebut.
Selain menyerap tenaga kerja, pelaksanaan program juga melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Sistem tata kelola menggunakan mekanisme bergiliran (rolling) untuk menjaga pemerataan ekonomi serta memastikan lebih banyak pelaku usaha dapat terlibat. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
