Pranala.co, PANGKEP — Berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik mencuat dalam kegiatan Reses Temu Konstituen Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Syamsinar, Senin (2/3/2026).
Kegiatan reses anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berlangsung di Jalan Andi Mauraga, tepatnya di depan SMP Negeri 2 Pangkajene, dan dihadiri sekitar 300 warga bersama unsur pemerintah kelurahan setempat.
Suasana dialog berlangsung terbuka. Warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan yang selama ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kondisi Kantor Lurah Tumampua yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Warga menyebutkan usulan renovasi kantor lurah tersebut telah diajukan hingga tujuh kali melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun hingga kini, realisasinya belum juga terlihat.
Masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius agar pelayanan administrasi kepada warga dapat berlangsung lebih optimal dengan fasilitas yang memadai.
Selain pelayanan publik, persoalan infrastruktur lingkungan turut menjadi perhatian warga. Pendangkalan saluran irigasi di belakang kawasan Pertamina Pangkajene disebut menghambat aliran air dan berpotensi menimbulkan genangan saat musim hujan.
Keluhan lain datang dari pengguna jalan yang menyoroti kondisi lampu penerangan jalan umum di sepanjang Jalan Andi Mauraga hingga Jalan Bolu yang dilaporkan mati total.
Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya pada malam hari. Tak hanya itu, warga juga mengadukan kerusakan jalan di samping Kantor DPRD Pangkep yang disebut cukup parah dan berisiko bagi pengendara.
Dalam sektor ketertiban umum, warga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima di depan kawasan Islamic Center yang dinilai mengganggu estetika serta ketertiban lingkungan.
Sejumlah warga juga meminta pemerintah melakukan penataan terhadap pedagang di sekitar lampu lalu lintas yang dianggap kurang tertib dan menimbulkan kesan kumuh di kawasan perkotaan.
Isu lain yang turut mencuri perhatian dalam dialog reses adalah persoalan data statistik daerah. Warga mempertanyakan akurasi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Menurut warga, ketidakakuratan data tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang memunculkan persepsi Pangkep sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Syamsinar menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD sesuai kewenangan lembaga legislatif.
“Semua aspirasi masyarakat akan kami tampung dan perjuangkan. Reses menjadi momentum penting bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan warga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan sarana nyata bagi wakil rakyat untuk memastikan setiap persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah. (IR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
