pranala.co – Ratusan sopir truk menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Samarinda pada Rabu (24/8/2022) siang. Aksi ini membuat beberapa titik jalan di Samarinda terpaksa ditutup karena banyaknya truk pendemo yang terparkir di badan jalan.
Dalam orasinya, mereka yang tergabung dalam Forum Gabungan Sopir Samarinda (FGSS) itu meminta pemerintah kota bisa mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan memberantas para pelaku calo penerbitan izin uji kir.
Uji kir merupakan sertifikasi kelayakan kendaraan. Sertifikasi ini digunakan diberlakukan untuk para sopir bisa menerima BBM bersubsidi jenis solar.
Massa aksi merasa diberatkan dengan adanya kebijakan pemerintah kota yang mewajibkan penerima ataupun pembeli solar bersubsidi harus memiliki fuel card melalui lulus uji kir.
Para sopir meminta agar kebijakan lulus uji kir ditinjau kembali karena dianggap memberatkan lantaran mereka harus mengurangi atau memotong bak truk. Selain itu, biaya uji kir juga tidak sedikit dan bisa mengurangi pendapatan para sopir.
“Kami meminta Pemkot Samarinda mampu memberikan solusi, utamanya keluhan kami sopir truk soal kelangkaan BBM serta uji kir yang mengharuskan pemotongan bak truk. Kami merasa dipersulit,” ungkap Koordinator Aksi FGSS, Hendra kepada awak media.
Hendra menyampaikan keluhannya mengenai mafia solar bersubsidi yang berkeliaran. Dia berharap pemerintah kota dapat mengawasi serta menindak SPBU nakal di Samarinda.
“Kami hanya dibatasi 80 liter, sedangkan di luar sana banyak oknum-oknum sampai tiga kali isi. Oleh karena itu kami meminta Pemkot dan aparat kepolisian bisa mengawasi SPBU yang ada di Samarinda,” pintanya.
Hendra mengatakan para sopir truk juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan fuel card pengisian BBM solar bersubsidi dari Dinas Perhubungan Samarinda.
“Kalau kami tidak punya kartu itu tidak bisa isi BBM sedangkan kartu itu dikeluarkan Dishub, yang katanya dipermudah ternyata kami dipersulit. Sebelum 17 Agustus kemarin, kami juga lakukan aksi, katanya oleh Dishub mau diberi solusi, tetapi sampai sekarang tidak ada, makanya kami aksi lagi,” bebernya.
Selain itu, massa juga mendesak Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk menemui mereka dan meyakinkan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Massa juga mengancam tidak akan membubarkan diri sebelum orang nomor satu di Kota Samarinda tersebut menemui mereka.
Selang satu jam pendemo berorasi, Wali Kota Andi Harun keluar menemui para sopir truk tersebut. Pada kesempatan itu, Andi Harun mengatakan kondisi yang dikeluhkan oleh massa aksi tidak hanya terjadi di Samarinda, melainkan hampir diseluruh daerah di Indonesia. Hal ini terjadi akibat kemungkinan akan adanya kenaikan harga BBM.
“Kami sudah meminta penambahan kuota dan sudah sampaikan surat. Kami bisa memahami benar apa yang dirasakan masyarakat, karena se-Indonesia mengalami persoalan sama ini. Sebagian pengamat bahkan mengatakan ini kemungkinan reaksi atas rencana kenaikan BBM,” beber Andi Harun.
Mengenai pemotongan bak truk yang menjadi keluhan para sopir, dijelaskan Andi Harun bahwa hal itu merupakan amanat dan peraturan pemerintah pusat demi keamanan dalam berkendara di jalan umum.
Dijelaskan Andi Harun, untuk jasa pemotongan bak truk itu tidak hanya ada di Surabaya dengan biaya Rp 20 juta. Di Samarinda juga ada, biayanya tidak sebesar itu. Hanya nanti tempatnya akan Pemkot Samarinda rilis beberapa hari ke depan.
Mengenai tuntutan massa mengenai pembentukan gugus tugas yang melibatkan masyarakat dalam memberantas mafia, Andi Harun mengatakan akan mewadahi usulan itu.
“Terakhir soal pengetap atau pelangsir. Kalau saya diberi data, saya akan panggil Pertamina sekarang. Demikian kalau ada yang berani sebut nama mafianya, ada buktinya, saya akan laporkan langsung ke Kapolri,” ujar Andi Harun. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Discussion about this post