SAMARINDA – Rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) tak seperti membalikkan telapak tangan. Sejumlah tahapan mesti dilalui. Dari sekian infrastruktur, salah satu elemen penting yang mesti dipersiapkan adalah pangkalan udara, markas besar TNI hingga istana negara.
“Untuk kantor atau gedung kementerian dan lembaga negara sudah dipastikan tidak akan terpusat pada satu lokasi, melainkan berjarak sekitar 1-2 kilometer antar kantor/gedung,” ujar Gubernur Isran Noor seperti dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Jumat (28/5).
Sebagai informasi pembangunan IKN memerlukan lahan seluas 193 ribu hektare. Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 410 ribu hektare guna mendukung langkah tersebut. Desain tentu mengikuti konsep dari Urban+ yang berjudul Nagara Rimba Nusa atau menyandingkan alam dengan manusia.
Gubernur Isran pun sepakat dengan rencana ini. Sebab dalam proses pembangunannya nanti IKN sangat memperhatikan lingkungan hidup. Aspek ini pula yang menjadi konsentrasi perhatian pemerintah dalam mewujudkan IKN baru nanti. Dan bila tak lepas dari rencana, Presiden Joko Widodo akan mengawali pembangunan fisik ibu kota negara dalam waktu dekat.
“Jadi kita tetap mempertahankan kelestarian hutan di sekitar kawasan ini (IKN). Sesuai dengan konsep pembangunan IKN, yaitu smart city, forest city, green city dan sustainable city,” tandasnya.
Khusus mabes hingga gedung pertahanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Donny Ermawan serta rombongan sudah mendatangi lokasi IKN persisnya di titik nol serta menara pandang.
Kelompok ini pun sudah mendengarkan penjelasan dari staf Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai posisi yang masuk dalam kawasan IKN, termasuk plot-plot pembagian lokasi pembangunan gedung-gedung strategis.
“Mulai dari istana negara, Mabes TNI dan pangkalan udara khusus,” tandasnya.
Dia menambahkan, kunjungan ini merupakan mengonfirmasi rencana pembangunan IKN bertalian dengan sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama untuk kepentingan kepala negara.
“Untuk menjaga kepala negara, jadi kami sudah menetapkan atau rekonfirmasi lagi lokasi-lokasi pembangunan kantor/gedung Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan unsur-unsur pendukung lainnya,” ucapnya. (*)
