Menu

Mode Gelap
Penerbitan PKL Samarinda Ricuh, Sani: Tolong, Wali Kota Pakai “Otak”, Jangan “Otot” Mulu Penerbitan PKL di Samarinda Ricuh, Pedagang Serang Satpol Pakai Balok dan Parang Diduga Teroris Sembunyi di Kaltim, Polda Ajak Warga jadi Mata-Mata Mobil Seruduk 2 Pemotor di Balikpapan, 1 Orang Tewas Negara Rugi Rp7,26 Miliar, 9 Pelaku Bom Ikan di Balikpapan Diringkus

Samarinda · 27 Apr 2022 09:28 WITA ·

Pemprov Kaltim Klaim Pemanfaatan Produk Lokal Capai 42 Persen


 Ilustrasi hasil kerajinan khas Kalimantan Timur Perbesar

Ilustrasi hasil kerajinan khas Kalimantan Timur

pranala.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengklaim telah melakukan pemanfaatan dan pembelian produk dalam negeri (PDN)  mencapai 42 persen.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menegaskan Pemprov Kaltim menyatakan komitmen penuh dalam melaksanakan pemanfaatan dan pembelian produk dalam negeri (PDN) dalam rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) melalui pengadaan barang dan jasa di daerah.

“Kalau tadi yang disampaikan kan komitmen, sedangkan di Kaltim sudah dilaksanakan bahkan lebih 40 persen sudah dalam tahap kontrak atau tepatnya 42 persen,” ujarnya yang dikutip, Rabu (27/4/2022).

Dia menambahkan, Kaltim merespons cepat program pemerintah pusat terkait pemberdayaan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Terpenting sebenarnya, lanjut dia bagaimana seluruh anggaran itu menggelorakan dan mengaktivasi perekonomian masyarakat, karena data-data di atas kertas ini tidak selalu berdampak langsung. Hal Itu yang perlu diingatkan kepada seluruh pihak.

Wagub Hadi mengungkapkan bahwa realisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) belum sesuai target dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kendati demikian, dia menyebutkan telah menyampaikan kepada kepala perangkat daerah untuk segera menyelesaikan entri tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PLPSE) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov Kaltim, Anik Nurul Aini mengatakan guna mengakselerasi pengisian RUP dan SIRUP tahun anggaran 2022, Gubernur Kaltim telah menerbitkan Surat Edaran yang ditujukan kepada kepala perangkat daerah untuk melakukan entri RUP dan SIRUP paling lambat 22 Maret 2022 atau sebelum 31 Maret 2022.

“Sesuai arahan Pak Wagub untuk terus dilakukan percepatan. Kami di Biro PBJ hanya menyediakan sistem. Untuk entri kembali ke perangkat daerah masing-masing, khususnya bagi kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran,” katanya.

Dia menjelaskan memang di Kaltim mengalami beberapa kendala, sebagai contoh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim harus mengentri RUP dan SIRUP lebih dari 200 SMA/SMK dan SLB yang ada di wilayah Kaltim.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diteken pada 30 Maret 2022. (bis/id)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Penerbitan PKL Samarinda Ricuh, Sani: Tolong, Wali Kota Pakai “Otak”, Jangan “Otot” Mulu

26 Mei 2022 - 10:17 WITA

IMG 20220526 105838

Selamat! Pelajar Bontang dan Samarinda Lolos Paskibraka Nasional 2022

26 Mei 2022 - 08:47 WITA

IMG 20220526 090451

Penerbitan PKL di Samarinda Ricuh, Pedagang Serang Satpol Pakai Balok dan Parang

26 Mei 2022 - 01:16 WITA

IMG 20220526 005848

Bengkel hingga Warung Kelontong Samarinda Terbakar saat Pagi Buta

25 Mei 2022 - 10:16 WITA

IMG 20220525 121525

Rekomendasi Rental Mobil di Samarinda yang Tarifnya Tidak Bikin Kantong Bolong

25 Mei 2022 - 07:42 WITA

IMG 20220525 080346

Terdesak Utang Cicilan Motor, Pengangguran di Samarinda Nekat Rampok Sopir Taksi

24 Mei 2022 - 20:56 WITA

IMG 20220524 215442
Trending di Samarinda