Pranala.co, SAMARINDA — Pengadaan mobil operasional Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar menuai perhatian publik. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan penjelasan terkait urgensi kendaraan tersebut.
Menurut Sri, kendaraan berjenis SUV hybrid berkapasitas mesin 2.996 cc itu dipertimbangkan bukan semata-mata soal kenyamanan, melainkan kebutuhan operasional kepala daerah dalam menjangkau wilayah dengan medan berat.
“Kondisi geografis Kaltim ini tidak ringan. Masih banyak wilayah dengan akses terbatas, jalur tanah, bahkan kawasan hutan yang belum sepenuhnya terbuka,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Sri menjelaskan, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dikenal kerap turun langsung meninjau lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan infrastruktur.
Ia mencontohkan kunjungan ke wilayah Kesotek, Kecamatan Bongan, yang disebut menghadapi kendala akses. Berdasarkan informasi yang diterimanya, rombongan sempat tertahan di kawasan hutan karena jalur yang belum memadai.
“Sudah diberi tahu tidak ada jalan, tetapi beliau ingin mengetahui sampai sejauh mana bisa ditembus. Waktu itu sempat mengalami kendala,” katanya.
Sri juga mengaku pernah mengikuti kunjungan lapangan di mana rombongan harus mengganti kendaraan karena mobil sebelumnya tidak mampu melintasi medan.
“Saya pernah ikut kunjungan dan beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Jadi saya kira itu menjadi pertimbangan. Kendaraan kepala daerah memang seharusnya bisa menembus medan Kaltim dalam berbagai kondisi,” ujarnya.
Menurut Sri, kemampuan kendaraan menjangkau medan berat berkaitan langsung dengan proses pengambilan keputusan strategis, khususnya di bidang infrastruktur.
“Ketika akan memutuskan misalnya jalan ini kita dukung, tentu harus tahu kondisinya sampai mana dan apa saja yang ada di sana. Karena ini terkait membuka konektivitas dan ekonomi baru bagi Kaltim,” ucapnya.
Ia menambahkan, konektivitas antardaerah menjadi perhatian serius pemerintah provinsi, terutama dalam mendukung pengembangan wilayah serta kawasan strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara.
Menurutnya, pembukaan jalur baru tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat lokal, tetapi juga membuka akses dari provinsi lain, termasuk Kalimantan Utara.
“Beliau berpikir bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga jangka panjang. Kalau jalur itu dibuka, dari wilayah mana saja orang bisa masuk? Kaltara sudah menunggu, IKN juga sudah menunggu,” tuturnya.
Terkait status kendaraan tersebut, apakah sudah operasional atau masih dalam proses pengadaan, Sri mengaku tidak mengikuti secara detail.
“Saya tidak mengikuti secara perinci apakah mobilnya sudah operasional atau masih dalam proses. Terakhir saya ikut kunjungan ke Mahakam Ulu,” katanya.
Ia juga belum dapat memastikan apakah kendaraan tersebut telah tercatat resmi sebagai aset operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau masih dalam tahapan distribusi.
Meski demikian, Sri menegaskan bahwa dari sisi kebutuhan operasional, kendaraan dengan spesifikasi tinggi dinilai relevan dengan kondisi geografis Kalimantan Timur.
“Intinya, kalau kepala daerah ingin memastikan langsung kondisi lapangan, kendaraan yang digunakan memang harus mendukung. Supaya ketika mengambil kebijakan infrastruktur, itu benar-benar berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya. (SON)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
