pranala.co – Momentum peringatan hari Sumpah Pemuda digadang-gadang menjadi momentum penyatuan pemuda Bontang melalui KNPI. Sayang, hingga kini kabar penyatuan itu belum tersiar.
Kala dikonfimasi, Kepala Dispopar Bontang Ahmad Aznem mengakui penyatuan KNPI Bontang menjadi salah satu visinya saat diangkat menjadi kepala dinas pemuda tersebut.
Sehingga, sejak awal Mei 2022 lalu. Dirinya rajin menggelar pertemuan dengan tiga poros KNPI di Bontang. Membahas banyak hal soal peleburan faksi KNPI.
Bahkan, dirinya menyediakan ruangan rapat untuk agenda khusus diskusi antar pengurus KNPI.
“Upaya sudah dilakukan, kami jelas dukung penuh upaya penyatuannya,” kata Aznem, Jumat (28/10/2022).
Dalam perjalannya, setelah mempertemukan tiga faksi KNPI Bontang. Dirinya memilih menarik diri dan hanya memantau prosesnya. Dia bilang, bukan lepas tanggungjawab. Tetapi ingin dinamika terbangun tanpa intervensi pemerintah.
Ke depan, ia hanya bisa berharap kepada setiap perwakilan pengurus yang ada dalam satu kepanitiaan menuju musda. Tentunya melalui fasilitas yang diberikan Dispopar Bontang.
“Yang jelas kami fasilitasi semua kebutuhannya, kami hanya mau pemuda di KNPI itu bersatu,” tegas dia.
Sementara itu, Ketua SC Musda KNPI Bontang Eko Satrya mengatakan progres pembahasan jelang musda sudah sampai tahap rekomendasi dariOrganisasi Kepemudaan alias OKP.
Proses tersebut diyakini Eko sapaan dia, menjadi salah satu syarat yang berat bagi setiap calon yang ingin menduduki kursi Ketua KNPI Bontang.
“Dari hasil pertemuan, saya ditunjuk sebagai SC. Biar netral, kami sudah minta kepada semua calon buat kumpulkan rekomendasi dari OKP di Bontang,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia menerangkan syarat OKP merupakan gerbang masuk setiap calon untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketua KNPI.
Dari data yang dimiliki penyelenggara, terdata sekitar 70-an OKP yang ada di Bontang. Maka setiap calon, diminta minimal memegang 10 OKP atau sekitar 15 persen, buat dapatkan tiket menuju pemilihan ketua.
Dari jumlah OKP secara keseluruhan yg ada di Bontang misal ada 70 an OKP maka minimal 15% berarti minimal 10,5 OKP dibulatkan menjadi 11 OKP,” jelas Eko.
Bila syarat tersebut telah terpenuhi, maka rekomendasi dari setiap OKP akan diserahkan ke Official Commitee (OC) alias panitia pelaksana untuk segera melaksanakan musda.
Hanya saja, hingga kini belum ada satupun calon yang menyerahkan syarat lengkap kepada SC. Sehingga musda urung dilakukan.
“Memang targetnya sebelum 28 Oktober ini. Tapi ya kami masih menunggu calon, memang belum ada yang serahkan berkas,” terangnya. (*)
