PRANALA.CO, Samarinda – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diinisiasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah berhasil memberikan fasilitas pembiayaan kepada 646 debitur, dengan total pengajuan mencapai Rp61,54 miliar hingga November 2024.
Inisiatif ini tidak hanya mencakup provinsi, tetapi juga telah diadopsi oleh sejumlah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di tingkat kabupaten/kota, dengan program-program serupa yang melibatkan berbagai pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman, menegaskan pentingnya upaya perluasan akses keuangan dalam mendorong inklusi keuangan di wilayah tersebut.
“OJK berperan sentral dalam mendorong perluasan akses pembiayaan, terutama untuk pelaku UMKM, yang merupakan motor penggerak perekonomian,” ujar Parjiman dalam keterangan resminya.
Kaltim memiliki 1 TPAKD tingkat provinsi dan 10 TPAKD tingkat kabupaten/kota yang secara aktif menjalankan berbagai program inovatif. Salah satunya adalah program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang diinisiasi oleh TPAKD Kabupaten Kutai Kartanegara.
Program ini telah berhasil menyalurkan dana sebesar Rp30,54 miliar kepada 1.501 debitur dari berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, dan jasa.
Selain itu, TPAKD Samarinda juga sukses dengan program Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah), yang telah menyalurkan dana sebesar Rp11,91 miliar kepada 566 pelaku usaha produktif. Parjiman menambahkan bahwa TPAKD Kutai Kartanegara juga menggelar berbagai kegiatan inkubasi, termasuk edukasi keuangan dan pengembangan produk usaha melalui kemitraan dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).
Fokus utama program ini adalah pengembangan Desa Wisata Pela, yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang luar biasa, seperti Danau Semayang dan tarian tradisional Mije.
Tak hanya itu, TPAKD Balikpapan juga menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Kelurahan Teritip, dengan mengembangkan Agro Wisata Pringgondani. Bersinergi dengan PT BPD Kaltim Kaltara dan Dinas Koperasi, lebih dari 70 pelaku UMKM mendapat edukasi tentang pengembangan usaha.
Inklusi keuangan syariah juga menjadi perhatian serius, seperti yang terlihat dari digulirkannya program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Hidayatullah. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pengelolaan keuangan yang bijaksana melalui edukasi mendalam tentang keuangan syariah dan pasar modal syariah, serta membuka 100 rekening santri sebagai langkah awal.
Selain penyaluran pembiayaan, upaya peningkatan literasi keuangan juga terus dilakukan. Hingga November 2024, OJK Kaltim Kaltara dan seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan telah menggelar berbagai program edukasi yang berhasil menjangkau 9.761 peserta. Program-program tersebut mencakup seminar, Training of Trainers (ToT), webinar, lokakarya, serta pemanfaatan media digital seperti podcast, talkshow radio, dan media sosial.
“Tidak hanya itu, kami juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan perlindungan konsumen. Hingga November 2024, sebanyak 395 pengaduan dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah berhasil diselesaikan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK),” tutup Parjiman. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
