BENCANA banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Hingga saat ini sebagian wilayah pun masih tergenang. Banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2021 menimbulkan perdebatan panjang.
Para aktivis lingkungan hidup mengklaim, banjir di 10 kabupaten/kota di Kalsel itu dampak dari alih fungsi lahan. Berdasarkan catatan Sajogyo Institute, secara keseluruhan, setengah wilayah Kalsel telah dikuasai perusahaan ekstraktif, atau dari 3,7 juta hektare luas Kalsel, 50 persen wilayahnya telah dibebani perizinan industri ekstraktif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara.
Mudahnya perizinan disinyalir membuat alih fungsi lahan terus terjadi. Di bidang pertambangan saja misalnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki berbagai regulasi, mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
Selain itu, Greenpeace Indonesia dalam laman resminya pun menyayangkan regulasi pemerintah justru memudahkan pengusaha batu bara. Regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja berpotensi memberi hak istimewa usaha tambang. Kebijakan itu seolah berseberangan dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sedangkan menurut hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dalam analisis tumpang tindih izin tambang dengan penggunaan lahan di Kalsel mencatat, dari total izin tambang seluas 1.183.430,90 hektare, sebanyak 8.777,38 hektare berada di wilayah pemukiman, 251.726,03 hektare berada di wilayah pertanian dan perikanan, 464.921,00 hektare masuk di kawasan hutan, dan seluas 46.789, 00 hektare izin tambang berada di Wilayah Adat.
Catatan itu menunjukkan banyaknya wilayah tambang yang berada di atas ruang hidup masyarakat.
Eksplorasi tambang batu bara di Kalimantan Selatan, erat kaitannya dengan nama-nama konglomerat. Mengutip dari Sajogyo Institute karya Almarhum Tommy Apriando berjudul Emas Hitam Dalam Cengkeraman Para Haji: Dari Pesta Pora, Kuasa Modal, Hingga Ancaman Meratus, sejumlah nama pengusaha batu bara bergelar haji mendominasi bisnis batu bara di Kalsel. Mereka hidup mewah bergelimang harta di tengah kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat sekitarnya.
Deretan konglomerat bergelar “Haji Batu Bara” di sana adalah Muhammad Hatta atau biasa disapa Haji Ciut, Abdussamad Sulaiman atau kerap dipanggil Haji Leman, Zaini Mahdi yang akrab disapa Haji ljai, Muhammad Ramlan dikenal Haji Ramlan dan satu lagi sosok haji yang paling dikenal di Tanah Bumbu, yakni Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam.
Andi Syamsuddin Arsyad merupakan CEO Jhonlin Group yang memiliki tambang batu bara seluas lebih dari 13 ribu hektare. Sebagian besar masyarakat di Kalimantan Selatan mengenal konglomerat ini dengan sebutan Haji Isam. la dan keluarganya bahkan dikenal sebagai pengusaha kelas kakap di tingkat nasional.
Sajogyo Institute mengungkap, melalui perusahaanya Haji Isam bisa menambang hingga 400 ribu ton batu bara per bulan dan meraup omzet hingga Rp40 miliar per bulan.
Kini pengusaha yang mengawali karirnya sebagai supir truk tersebut, punya lini bisnis yang menggurita. Jhonlin Group ini memiliki beberapa lini bisnis dan unit usaha yang bergerak di berbagai bidang, sebut saja PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, hingga PT Jhonlin Air Transport.
Ada lagi PT Jhonlin Agro Mandiri yang menjadi lini bisnis penting Haji Isam di bidang pengolahan karet dan minyak sawit mentah. Selain itu, ia juga ternyata memiliki penyewaan jet pribadi yang jumlahnya cukup banyak untuk dijadikan bisnis baru.
Hobinya di dunia balap offroad membuat Haji Isam serius membentuk tim bernama Jhonlin Racing Team. Ia bahkan rela merogoh kocek cukup dalam demi menginvestasikan banyak mobil seharga miliaran rupiah hingga mesin-mesin bengkel canggih untuk timnya.
Selain dia, “Haji Batu Bara” lainnya yang tak kalah tenar adalah Haji Ciut. Ia merupakan raja tambang batu bara dari Tanah Banua, plus salah satu pemilik PT Batu Gunung Mulia Binuang. Perusahaan itu konon sanggup memproduksi 2 juta ton batu bara dalam setahun.
Namanya mulai mencuat ke publik usai pernikahan anaknya yang luar biasa heboh di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Pesta tersebut berlangsung 10 hari tanpa henti. Tidak tanggung-tanggung, pengantinnya diarak menggunakan mobil mewah harga miliaran.
Pria kaya raya itu juga menggelar hajatan bertema Gemerlap Hiburan Rakyat dengan mengundang Rhoma Irama, Ayu Ting Ting, Afgan, Zaskia Gotik, Wali Band, Team Lo, dan sejumlah artis lainnya. Sebagai seorang yang tajir melintir, Haji Ciut juga dikabarkan memiliki rumah istana dan koleksi mobil yang fantastis.
Ada lagi Haji Zaini Mahdi atau yang akrab dipanggil Haji ljai. Ia merupakan kakak kandung dari Haji Ciut yang juga dari PT Batu Gunung Mulia. Kedua bersaudara ini acap kali disebut sebagai ikon Kota Binuang.
Walau izin pertambangan PT Batu Gunung Mulia sempat habis pada 2014 silam, kedua kakak beradik ini tak menghentikan bisnis batu baranya. Keduanya mendirikan PT Binuang Mitra Bersama untuk mendapat izin baru.
Para “Haji Batu Bara” ini juga tidak hanya mengantongi izin pertambangan, mereka mengantongi trading. Artinya, mereka juga bisa melakukan jual beli batu bara. Tak heran kalau keduanya dikabarkan punya rumah yang di dalamnya ada helipad.
Klien tetap mereka di antaranya PT Kalimantan Prima Persada/KPP (anak usaha dari PT Pama Persada Nusantara), PT Pama Persada Nusantara, Semen Indonesia, PLN, dan industri lainnya.
Jika menilik ancaman dari maraknya pertambangan terhadap kerusakan lingkungan di kalimantan Selatan, kita bisa melihat beberapa laporan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel.
Berdasarkan laporannya, seluas 399 ribu hektare atau 41 persen dari 984.791 hektare kawasan hutan di Kalsel telah dikuasai izin tambang. Dengan demikian, 41 persen hutan di Pegunungan Meratus dan hutan lainnya di Kalsel dibebani izin tambang.
Faktanya, dalam kawasan hutan tersebut terdapat sungai, yang selama ini menjadi salah sebuah tumpuan hidup sebagian besar masyarakat. Hal tersebut juga menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya air di Kalsel. Bahkan diperkirakan ratusan kilometer sungai sudah berubah menjadi areal pertambangan.
Tidak hanya sumber air. Pertambangan juga telah mengancam kawasan pegunungan Meratus. Kini, tambang telah menguasai 33 persen luas Kalimantan Selatan dan 17 persen lainnya dikuasai izin perkebunan.
Hal itu diperburuk dengan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melalui citra setelit. Mereka melaporkan penemuan sebanyak 814 lubang di Kalimantan Selatan milik 157 perusahaan tambang batu bara. Sebagian lubang berstatus tambang aktif, dan sebagian lagi telah ditinggalkan tanpa reklamasi.
Lalu, apakah tambang jadi penyebab kerusakan lingkungan, termasuk salah satunya banjir?
Pemerintah pun buka suara terkait tudingan banjir yang diakibatkan alih fungsi lahan, termasuk karena maraknya tambang batu bara. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menepis informasi jika banjir di Kalsel akibat hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang menyempit.
“Ada simpang siur informasi, terlebih banyak data tidak valid yg sengaja dikeluarkan beberapa pihak. KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumber daya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalsel,” cuit Siti Nurbaya di akun Twitter resminya @SitiNurbayaLHK, Rabu, 21 Januari 2021.
Dia pun mengklaim hulu DAS Barito di Kalimantan secara keseluruhan masih terjaga dengan baik, yakni seluas 6,2 juta hektare. Sementara itu, DAS Barito yang sebagian berada di wilayah Kalsel seluas 1,8 juta hektare.
Menurutnya, perhatian perlu diberikan pada daerah hulu DAS Barito, karena 94.5 persen dari total wilayah Hulu DAS Barito berada dalam kawasan hutan.
“Menggunakan data tahun 2019, sebesar 83,3 persen hulu DAS Barito bertutupan hutan alam dan sisanya 1,3 persen adalah hutan tanaman. Dalam hal ini hulu DAS Barito masih terjaga baik,” ujar politikus Partai NasDem ini.
Perempuan berusia 64 tahun itu juga menjelaskan, bagian dari DAS Barito yang berada di wilayah Kalsel hanya mencakup 40 persen kawasan hutan dan 60 persen lagi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan.
Sementara itu, lanjut dia, kondisi DAS Barito di wilayah Kalsel tidak sama dengan DAS Barito Kalimantan secara keseluruhan. Sebab, DAS Barito di Kalsel berada di lahan untuk masyarakat atau APL, yang didominasi oleh pertanian lahan kering dan sawah serta kebun.
“Kejadian banjir pada DAS Barito di wilayah Kalsel tepatnya berada pada Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau, dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrem, dan sangat mungkin terjadi dengan recurrent periode 50-100 tahun,” kata alumni IPB Bogor tersebut.
Siti pun menjelaskan lebih rinci, penyebab utama banjir di Kalsel akibat intensitas hujan yang sangat tinggi selama lima hari berturut-turut, yakni 9-13 Januari 2021. Dalam kurun waktu tersebut, kata dia, intensitas hujan sembilan kali lipat dari biasanya.
Hal itu dinilainya jadi penyebab debit air yang masuk ke DAS Barito jadi besar, yakni mencapai 2,08 miliar meter kubik, sementara daya tampung sungai hanya mencapai 238 juta meter kubik.
Tak hanya soal itu, Siti pun mengungkapkan faktor lain penyebab Banjir Kalsel. Dia mengatakan, terdapat perbedaan tinggi hulu-hilir sungai yang sangat signifikan, sehingga suplai air dari hulu dengan kekuatan besar menyebabkan air keluar DAS Barito yang menyebabkan banjir di 10 kabupaten/kota di Kalsel.
“Perlu juga diketahui, hasil analisis menunjukkan penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel selama periode 1990-2019 adalah sebesar 62,8 persen. Penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yaitu sebesar 55,5 persen,” ujar dia.
Sejak dia ditunjuk sebagai Menteri LHK pada 2014, Siti mengklaim sudah melakukan rehabilitasi kawasan hutan secara besar-besaran, salah satunya dengan menanam pohon di areal lahan kritis, kewajiban reklamasi atas izin tambang, dan melakukan tindakan tegas pada tambang-tambang ilegal.
[dn]
