Samarinda, PRANALA.CO — Ketua DPRD Kalimantan Timur [Kaltim], Hasanuddin Mas’ud, kembali angkat bicara soal isu yang kerap luput dari sorotan: pengawasan proyek pembangunan.
Pria yang akrab disapa Hamas ini mengingatkan—kelalaian dalam pengawasan bukan perkara sepele. Taruhannya bisa sangat mahal: kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat.
“Kalau pengawasan lemah, ekosistem yang rusak dan masyarakat yang terdampak. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi,” ujar ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam keterangannya, Minggu [11/5/2025].
Kekhawatiran Hamas bukan tanpa alasan. Di beberapa proyek infrastruktur, ia melihat kecenderungan yang mengkhawatirkan: pembangunan jalan, gedung, hingga kawasan industri yang kerap mengabaikan daya dukung ekologis. Akibatnya, keseimbangan alam terancam, bahkan potensi konflik sosial mengintai.
Menurut Hamas, pemerintah daerah—terutama dinas teknis terkait—harus lebih sigap dan proaktif. Ia menegaskan, pemantauan di lapangan harus dilakukan secara rutin, bukan hanya setelah ada masalah.
“Monitoring itu bukan reaksi setelah bencana, tapi upaya pencegahan. Itu yang lebih penting,” tegasnya.
Tak hanya soal pengawasan fisik di lapangan, Hamas juga mengingatkan pentingnya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ia menyoroti, sering kali AMDAL hanya dijadikan pelengkap administrasi, bukan acuan pengendalian dampak yang sesungguhnya.
“Kalau AMDAL tidak disusun jujur dan tidak jadi panduan, yang rugi nanti ya masyarakat. Ini yang harus kita perbaiki,” paparnya.
Tak berhenti di situ, Hamas juga mendorong keterlibatan warga sekitar lokasi proyek. Menurutnya, partisipasi publik adalah mekanisme kontrol sosial yang ampuh.
“Warga sekitar itu yang pertama kali merasakan dampaknya. Jadi mereka juga harus diberi ruang untuk ikut mengawasi,” tutupnya. [ADS/DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 2