PUASA hari ketiga yang berkah. Senin, 3 Maret 2025. Jika tak ada perubahan, ini boleh dibilang hari pertama Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, SE, ME mengawali tugasnya di Kantor Gubernur, Jl Gajah Mada 2, Samarinda Ulu.
Setelah dilantik serentak di Jakarta, 20 Februari lalu, dia tidak bisa pulang langsung ke Samarinda karena harus mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang selama seminggu. Hanya Wagub Seno Aji yang bisa langsung ngantor saat itu.
Sebelum ke Magelang, Rudy sempat serah terima jabatan dengan Pj Gubernur Akmal Malik di Kantor Penghubungan Kaltim Jakarta. Kabarnya Akmal akan diundang ke Samarinda dalam acara syukuran dan buka puasa bersama gubernur baru.
Rudy dan istrinya Syarifah Suraidah bersama kakaknya, Rahmad Mas’ud yang juga wali kota Balikpapan baru kembali hari Jumat (28/2). Dia mendarat di Bandara Sepinggan. Mereka sempat bertemu Forkompimda, di antaranya Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha dan Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.
Selanjutnya Rudy dan Rahmad bersama istri langsung ziarah ke makam orangtua mereka di TPU Taman Merdeka, Kampung Baru, Balikpapan Barat.
“Seperti juga umat Islam lainnya, ziarah yang kami lakukan sebagai bagian dari tradisi keluarga turun temurun dalam menyambut bulan suci Ramadan sekaligus mendoakan orangtua dan keluarga yang sudah tiada,” kata Rudy.
Kampung Baru adalah kampungnya keluarga Bani Mas’ud. Semua lahir di sana. Ayah ibunya Haji Mas’ud dan Hj Syarifah Ruwaidah Alqadri yang berdarah Sulbar tinggal di sana. Berdagang minyak, sehingga anak-anaknya juga bergerak di bisnis yang ada hubungannya dengan minyak atau BBM.
Masyarakat ramai menyambut Rudy dan Rahmad. Suasana pemakaman penuh sesak. Maklum sekarang dia menjadi orang nomor satu di Kaltim. Sang istri, Syarifah Suraidah atau Bunda Harum tampil menarik dengan gaya kacamata bingkai putih lensa hitam yang modis. Rambutnya yang pirang dipercantik dengan bando bermutiara.
Ibu 13 anak ini punya beban tugas yang tidak ringan. Selain mengurus keluarga, dia juga menjadi ketua TP PKK dan Dekranasda Kaltim. Tapi dia juga anggota Komisi VI DPR RI dapil Kaltim dari Fraksi Golkar, yang membidangi perdagangan, BUMN dan pengawasan persaingan usaha.
Kabarnya Rudy dan keluarga belum bisa tinggal di rumah dinas gubernur di Lamin Etam. Renovasinya belum selesai. Dia juga tidak bisa langsung ngantor di ruang kerja Lantai 5 Gedung Putih, nama populer Kantor Gubernur. Juga belum rampung renovasinya.
Selain di Gedung Putih, Rudy juga bisa bekerja di Lamin Etam. Tapi kabarnya juga belum selesai, jadi kemungkinan dia menggunakan ruang kerja gubernur di Lantai 2.
Rudy dan keluarga selama ini tinggal Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Samarinda. Dia juga punya rumah di Jakarta karena menjadi anggota DPR RI sebelum digantikan istrinya. Perusahaannya banyak bergerak di bidang transportasi bahan bakar, galangan kapal dan penyimpanan bahan bakar.
Beberapa nama perusahaan yang terkait dengan Rudy dan Syarifah Suraidah di antaranya PT Barokah Bersaudara Perkasa, PT Barokah Gemilang Perkasa, PT Istana Gemilang Perkasa, PT Mas’ud Bersaudara Internasional, PT Cakra Buanamas Utama, PT Barokah Agro Perkasa dan PT Eissu Prima Usaha.
Minggu subuh kemarin, Rudy mengikuti salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Muttaqien, Islamic Center Samarinda. Ini rangkaian safari ramadan gubernur bersama jajaran pejabat Pemprov. “Saya ingin masjid ini jadi wadah pendidikan, pengkaderan pemuda Islam dan berbagai kegiatan keagamaan seperti MTQ,” katanya ketika memberikan sambutan.
PROGRAM 100 HARI PERTAMA
Setelah dilantik, pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji (RS) ingin langsung ngegas program Gratis Pol atau Gaspol, yang menjadi andalan mereka waktu kampanye. Sepertinya mereka ingin membuktikan bahwa janji kampanyenya bukan sekadar “omon-omon.”
Waktu 100 hari pertama itu biasanya dihitung mulai saat pelantikan. RS dilantik serentak dengan kepala daerah lainnya 20 Februari lalu. Karena Rudy harus ikut retret selama seminggu di Magelang, jadi efektif dia mulai bekerja Senin ini tanggal 3 Maret. Itu berarti 100 hari pertama anggap saja kita hitung mulai 3 Maret. Jadi berakhirnya sampai 12 Juni mendatang.
Ada 7 program gratis Rudy-Seno. Yaitu pendidikan SMA sampai S3 gratis, berobat dan layanan kesehatan gratis, makan bergizi gratis, seragam sekolah gratis, wifi gratis desa se-Kaltim, DP rumah biaya admin gratis atau gratis biaya administrasi kepemilikan rumah sampai gratis haji/umrah bagi marbot masjid.
RS ingin ke-7 program itu sudah mulai dijalankan pada 100 hari pertama mereka bekerja sebagai pemimpin Kaltim. Semangat ini boleh saja diapresiasi.
Tapi harus disadari tidak gampang RS memasukkan program di tengah jalan. Soalnya APBD murni Kaltim 2025 sudah diketok atau ditetapkan sebelum mereka resmi jadi gubernur dan wagub. Mereka baru bisa intervensi langsung pada penyusunan APBD Perubahan 2025 yang biasanya dibahas pada semester kedua. Sementara dari penjelasan Seno, program pendidikan gratis misalnya sudah dimulakan Juli ini, pada semester pertama.
Penjelasan Seno bahwa program Gaspol terutama pendidikan gratis dilaksanakan bertahap, lalu belakangan tim transisi merilis ada sejumlah persyaratan akan dilaksanakan menjadi orang bertanya-tanya dengan pernyataan mereka sebelumnya.
Kita sependapat dengan komentar pengamat ekonomi dari Unmul, Purwadi bahwa persiapan pelaksanaan program Gaspol terkesan belum matang. Orang punya persepsi Gaspol itu berarti semuanya gratis. Semuanya ditanggung tanpa pengecualian. Itu diperkuat dari pernyataan Rudy bahwa gratisnya tidak terkecuali, semua sama rasa dan sama-sama dapat. Tidak seperti program beasiswa ada yang tidak dapat sehingga dianggap pilih kasih.
Kalau Gratispol masih disekat-sekat dengan tahapan, pembatasan (meski sementara) dan soal akreditasi, itu berarti tetap saja terkesan pilih kasih. Atau kecemburuan, kata Purwadi. Padahal sejak awal mereka mengatakan semua sama rasa dan semua dapat.
Ada yang berpendapat, sebaiknya Rudy-Seno mematangkan dulu ke-7 program yang dia canangkan secara teknis dan detail. Mana yang bisa dilaksanakan langsung tahun ini, mana yang harus ditunda tahun depan. Tapi jangan tanggung-tanggung. Bahas habis teknisnya dengan aparat dan dinas terkait. Lebih baik pelaksanaan Gaspol-nya dimulai 2026, di mana dia terlibat penuh dalam penyusunan APBD Kaltim 2026 jika masih nanggung.
Soalnya mereka sendiri yang menyatakan Gaspol untuk semua bukan sebagian. Mereka sendiri yang bilang uangnya cukup. Jadi tidak terlalu tepat kalau alasannya karena anggaran masih terbatas apalagi karena ada pemangkasan.
Hari pertama Seno di Kantor Gubernur, dia langsung menyatakan program Gaspol sama sekali tidak terpengaruh dengan kebijakan pemangkasan. Adanya pemangkasan sekitar Rp400 miliar tidak membuat APBD Kaltim yang nilainya sekitar Rp21 triliun terganggu.
Dia juga mengatakan, dana pemangkasan yang diambil dari anggaran perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK) di sekretariat Kantor Gubernur dan dinas-dinas dialihkan ke program pendidikan dan kesehatan.
Itu berarti anggaran pendidikan yang sudah disisihkan 20 persen dari besaran APBD bertambah lagi. Jadi lebih leluasa lagi melaksanakan program. Sehingga program Gaspol Rudy-Seno untuk pendidikan dan berobat gratis bisa jalan lebih kuat lagi.
Tujuh program dedikasi RS memang sangat dibutuhkan penjelasan teknisnya secara rinci. Sebagian orang masih bertanya-tanya kebijakan pelaksanaannya seperti apa. Soalnya dinyatakan serba gratis dan tidak pilih kasih. Jadi semuanya bisa dapat.
Sementara itu Tim Transisi RS yang diketuai Rusmadi Wongso terus melakukan pembahasan dengan pihak Pemprov, yang dipimpin Sekdaprov Sri Wahyuni. Kedua pihak sepakat agar program Gaspol Rudy-Seno (RS) bisa berjalan lancar sejak 2025. Apalagi rakyat sudah menunggu. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
