SAMARINDA – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memimpin Morning Briefing bertajuk “Menuju Generasi Emas Kalimantan Timur” di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur, Senin (11/8).
Rudy menegaskan, semua output kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di 10 kabupaten dan kota.
“Semua kegiatan harus memberikan manfaat nyata untuk rakyat,” katanya.
Fokus briefing kali ini adalah harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keduanya harus selaras dengan APBD dan efisiensi anggaran.
“Sinkronisasi antara RKPD dan APBD harus sesuai dengan program prioritas pembangunan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM),” ujar Harum.
SPM meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, infrastruktur strategis, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial.
Gubernur Kaltim mengingatkan seluruh kepala OPD agar belanja daerah berbasis kinerja dan ada nilai tambah dari setiap rupiah yang dikeluarkan.
“Utamakan kegiatan prioritas. Tunda yang tidak mendesak,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan perlunya mitigasi anggaran. Sebab, ada kabar dana transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH) akan dipotong hingga 75 persen pada 2026.
“Kaltim harus bertransformasi, tidak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.
Gubernur menegaskan pentingnya pengembangan ekonomi hijau dan biru agar Kaltim tidak punah seperti dinosaurus yang tak mampu beradaptasi.
Saat ini, ketergantungan APBD Kaltim pada DBH Migas masih sangat tinggi. Secara de jure sekitar 45 persen, namun de facto mencapai 70 persen.
Ketergantungan serupa terjadi di Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, dan Berau.
Rudy mengajak agar Kaltim segera melakukan optimalisasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber penerimaan daerah. Misalnya, pajak alat berat dan pajak air permukaan.
Kerja sama dengan perusahaan daerah (perusda) dan perusahaan migas seperti Eni dan PT Badak di sekitar Tanjung Santan juga jadi peluang besar.
Selain itu, efisiensi dan rasionalisasi anggaran harus diterapkan. Gubernur meminta pengurangan perjalanan dinas dan acara seremonial.
“Jangan setiap tahun beli barang baru kalau masih bisa dipakai,” kritik Rudy. “Jangan tiap tahun beli mesin baru. Pakai aset yang ada.”
Pengendalian anggaran harus intensif dengan monitoring dan pelaporan rutin kepada gubernur.
Gubernur Kaltim menegaskan, pengelolaan APBD yang tepat akan mempercepat tercapainya visi Kalimantan Timur sebagai generasi emas. [SET/DIAS]
