Pranala.co, SAMARINDA – Isu dugaan intimidasi terhadap pers kembali mengemuka di Kalimantan Timur. Nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, ikut terseret setelah pendiri media Selasar, Achmad Ridwan (Awan), mengaku menerima peringatan dari seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai ketua ormas pendukung fanatik gubernur.
Insiden itu terjadi 27 Oktober 2025. Awan mengaku mendapat panggilan dari seorang pria yang menyatakan keberatan atas sejumlah konten kritik yang dipublikasikan Selasar. Nada peringatan itu dianggap menekan.
“Saya ini melalui ormas, kita pendukung Pak Gubernur. Ketika ada konten seperti yang dinda buat, ini menyinggung perasaan saya. Jujur saja, saya tersinggung. Ini penghinaan buat saya,” demikian kutipan pernyataan dari pihak yang menelpon.
Unggahan Awan terkait kejadian itu langsung menyedot perhatian publik. Ribuan tanda suka dan ratusan komentar mengalir. Warganet ramai membahas isu kebebasan pers dan dugaan tekanan terhadap media.
Gubernur Rudy Mas’ud menanggapi isu ini dengan tenang. Kepada wartawan, Kamis (27/11/2025), ia menegaskan tidak mengetahui siapa oknum yang menghubungi Awan.
“Tanyakan saja pada yang bersangkutan. Saya tidak tahu. Apa yang dikomunikasikan, saya juga tidak paham,” tegasnya.
Ia menepis anggapan bahwa ada instruksi dari pemerintah daerah. Rudy menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk menekan media.
Lebih dari itu, Rudy menekankan bahwa pemerintahannya terbuka terhadap kritik. Ia tidak mempermasalahkan pemberitaan kritis selama berbasis fakta dan sesuai kaidah jurnalistik.
“Kita siap kok dikritik. Silakan saja. Tidak ada masalah,” ujarnya.
Menurut Rudy, kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Ia menolak segala bentuk kekerasan atau intimidasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat.
Di hadapan awak media, ia kembali mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi penting, tetapi juga tanggung jawab besar. Pemberitaan kritis tetap diperbolehkan selama memegang teguh etika, fakta, dan tidak menyerang pribadi.
Peringatan itu, kata Rudy, untuk memastikan bahwa ruang kebebasan pers di Kaltim tetap berjalan dalam koridor profesionalisme, tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Rudy juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki fokus yang berbeda dengan lembaga legislatif.
“Kita ini tidak banyak bicara. Kita lebih banyak bekerja,” katanya.
Menurutnya, tugas eksekutif adalah menjalankan program dan memastikan pembangunan berjalan. Sementara ruang berdebat, kata dia, adalah ranah legislatif. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
