BONTANG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemantauan Orang Asing” di Hotel Bintang Sintuk, Bontang Utara, Rabu (25/9/2024).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga asing di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Bontang, yang merupakan pusat industri strategis dan terbuka secara geografis.
Acara ini dibuka Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Bontang, Asdar Ibrahim, yang mewakili Wali Kota Bontang. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengawasi warga asing, terutama dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.
“Kehadiran warga asing, baik untuk bekerja maupun keperluan lain, harus diawasi dengan ketat. Hal ini penting untuk kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas sosial,” kata Asdar Ibrahim.
Bontang yang dikenal sebagai wilayah dengan industri strategis, sering menjadi tujuan bagi warga asing. Oleh karena itu, Wali Kota Bontang berharap melalui FGD ini, dapat dirumuskan solusi dan rekomendasi untuk menghadapi berbagai dinamika terkait keberadaan warga negara asing.
“Sinergi antara Kesbangpol, TNI, Polri, Disnaker, dan pihak terkait lainnya sangat penting agar situasi di Bontang dan Kalimantan Timur tetap aman dan kondusif,” tambahnya.
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Wildan Taufik, mengungkapkan bahwa arus masuk warga asing ke Kalimantan Timur terus meningkat. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perdagangan internasional, pariwisata, investasi, hingga perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa kehadiran warga asing harus memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah tanpa menimbulkan gangguan keamanan atau pelanggaran hukum. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap orang asing.
FGD ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Divisi Imigrasi, Fuad Ashari Baderun, Delila Swesti Yunita dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur, serta Marten Minggu dari Bakesbangpol Bontang. Mereka membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi tantangan keberadaan warga asing di wilayah Kalimantan Timur.
Melalui diskusi ini, diharapkan adanya sinergi yang lebih kuat antara Kesbangpol, aparat keamanan, dan instansi lainnya dalam memantau orang asing yang masuk ke Kalimantan Timur. Pemantauan yang komprehensif diperlukan untuk menjaga keamanan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini. (*)
*) Ikuti berita terbaru PRANALA.co di Google News ketuk link ini dan jangan lupa difollow
Comments 1