PANDEMI Covid-19 di Indonesia sudah enam bulan, namun pemerintah dinilai masih belum transparan dalam menyediakan data penanganan dan jumlah kasus terkonfirmasi positif korona. Keluhan sudah muncul di awal pagebluk, dan Presiden Joko Widodo pada April lalu meresponnya dengan menyatakan hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki laman yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, sehingga tidak ada data yang ditutup-tutupi.
Namun kenyataannya tidak seperti itu. Agus Sarwono dari LaporCovid19, sebagai salah satu koalisi warga yang mengumpulkan data dari masyarakat, mengatakan pemerintah kurang terbuka tentang data tes swab dan PCR. Ia mengaku telah berusaha menghubungi instansi terkait guna memperoleh data untuk kepentingan publik, namun tanggapannya tidak cukup memuaskan.
“Buat kami sebagai pemohon, rasanya kurang puas ya. Saya ambil contoh soal informasi pengadaan, dan telah dijawab oleh Kemenkes, namun setelah kita cek, kita tidak dapat informasi sama sekali soal pengadaan,” ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan data dan informasi dalam sektor pengadaan cukup penting. Terlebih, Kemenkes dan Gugus Tugas telah menginformasikan ketersediaan rapid test sebanyak 2 juta. Ketersediaan data diharapkan dapat mempermudah proses checking dan tracing, serta untuk melihat persamaan jumlah pengadaan yang disediakan dan jumlah tes yang dilakukan.
“Sampai saat ini kita tidak terlalu banyak dapat informasi berapa jumlah tes yang dilakukan di kabupaten, kota, dan provinsi,” katanya.
Itu sebabnya, banyak warga melaporkan ke LaporCovid19 tentang kesulitan mereka melakukan tes swab dan rapid test di Puskesmas atau rumah sakit rujukan dengan alasan tidak tersedianya peralatan uji.
“Padahal kita tahu bahwa masalah ini dikelola langsung oleh pusat, sehingga semua fasilitas yang dibutuhkan seharusnya dapat diakses oleh warga dengan baik, namun banyak juga yang masuk ke kami aduan tentang layanan kesehatan,” kata Yoesep Budianto dari LaporCovid19.
Koalisi warga ini mencatat sejak April hingga Juli 2020 terdapat lebih dari 4.000 laporan dari masyarakat, memasuki bulan Agustus hingga awal September 2020, ada 300 laporan.
Pelanggaran di sektor kesehatan seperti penerapan protokol kesehatan paling banyak dikeluhkan oleh warga dengan mencapai sebesar 56,8 persen. Layanan kesehatan menempati peringkat kedua dengan 31,4 persen.
Head of Data & Analytics Jakarta Smart City, Juan Kanggrawan, mengakui, perlu waktu untuk melakukan proses mulai dari alur data sampai sistem, terlebih harus bekerja sama dan kolaborasi dengan berbagai instansi lain. Menurutnya, proses eksekusi, monitoring dan kontrol langsung di lapangan masih perlu ditingkatkan.
“Memang kami ingin data yang kami sebarkan atau tunjukkan kepada publik, jadi ini adalah pertimbangan bagaimana data yang selayaknya diterima publik sudah tersampaikan dengan baik, di saat yang sama kami juga bisa menghargai privacy pasien,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan perlunya ke hati-hatian pemerintah dalam mempublikasikan data Covid-19 ke masyarakat, hal ini dikarenakan, informasi yang disampaikan dapat memicu kekhawatiran masyarakat.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menegaskan jika ketersediaan data termasuk untuk kebutuhan yang sedang menjadi prioritas Covid-19.
Namun menurut Yoesep Budianto, pemerintah kurang tanggap dalam menangani Covid-19, hal ini dibuktikan dengan ketersediaan data yang belum masif. “Data itu penting untuk segera dipublikasikan, misalnya saja terkait soal kematian warga yang teridentifikasi sebagai pasien PDP dan ODP, itu kan tidak ada sama sekali tuh datanya kan,” kata Yoesep.
Data yang tersedia di LaporCovid19 atau KawalCovid19 jauh lebih lengkap. Data yang tidak seragam antar kota dan provinsi pun menunjukkan kegagalan dalam hal transparansi data Covid-19. (*)
Comments 1