Samarinda, PRANALA.CO – Ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan geliat positif. Pada triwulan IV-2024, pertumbuhan ekonomi Kaltim menembus angka 6,12 persen secara tahunan (year-on-year). Ini menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Kalimantan. Bahkan, Kaltim menyumbang hampir separuh nilai tambah regional, yakni 47,29 persen.
“Pertumbuhan ini masih ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian dari sisi produksi, serta konsumsi pemerintah dari sisi pengeluaran,” ujar Heru Narwanta, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Satu Kaltimtara dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).
Meski dihadapkan pada tekanan global, pertumbuhan Kaltim tetap tangguh. Hal ini tak lepas dari stabilnya ekonomi negara mitra dagang, meskipun permintaan terhadap ekspor utama seperti batu bara dan CPO (minyak sawit mentah) sempat menurun.
Impor batu bara oleh Tiongkok dan India, dua konsumen terbesar, tercatat turun masing-masing 11,5 persen dan 6,4 persen pada Februari 2025. Penurunan itu dipicu oleh kelebihan pasokan dan produksi domestik mereka yang meningkat. Ekspor CPO dari Kaltim juga terdampak, terutama akibat turunnya permintaan dari India dan melemahnya harga minyak nabati dunia.
Namun ada titik terang dari Taiwan, yang meningkatkan impor LNG (gas alam cair) sebesar 44,03 persen secara tahunan. Pergeseran dari energi batu bara dan nuklir ke gas alam memberi angin segar bagi sektor energi Kaltim.
“Di tengah ketidakpastian global, batu bara tetap jadi sumber listrik utama dan termurah di Asia. Pada 2024, batu bara menyumbang 56 persen pasokan listrik regional,” ujar Heru.
Ia juga menyoroti kebijakan energi global, termasuk insentif Donald Trump untuk industri batu bara, yang dinilai bisa mengubah arah perdagangan energi Asia.
Dari sisi fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltim hingga 31 Maret 2025 menunjukkan angka yang menggembirakan. Pendapatan Negara tercatat Rp4,92 triliun, sementara Belanja Negara menyentuh Rp10,37 triliun atau 18,76 persen dari total pagu Rp55,33 triliun.
Penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung, mencapai Rp4,18 triliun. Dari angka itu, pajak dalam negeri menyumbang Rp3,2 triliun, didominasi PPh Pasal 25/29 Badan yang tumbuh signifikan hingga 46,5 persen. Pajak perdagangan internasional juga moncer, menyumbang Rp970 miliar atau 71,78 persen dari target, dipicu kenaikan harga referensi CPO.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut mendongkrak kinerja, dengan capaian Rp744,6 miliar atau 35,27 persen dari target. Mayoritas berasal dari jasa kepelabuhan untuk ekspor batu bara dan CPO. Tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kaltim menyumbang Rp158,33 miliar dari total pendapatan tersebut.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp2,19 triliun, terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp960 miliar, Belanja Barang Rp350 miliar, dan Belanja Modal Rp883 miliar.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp8,19 triliun atau 21,32 persen dari pagu Rp38,41 triliun. Dana Bagi Hasil mendominasi dengan Rp5,87 triliun.
Pendapatan APBD pemerintah daerah se-Kaltim hingga Maret 2025 tercatat Rp4,49 triliun, di mana Rp3,53 triliun berasal dari Dana Transfer. Ini menandakan bahwa dukungan pusat masih menjadi fondasi utama pembiayaan daerah. Untuk belanja, APBD Kaltim telah merealisasikan Rp1,89 triliun, dengan porsi terbesar pada belanja operasional. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1