PRANALA.CO – Insentif tenaga kesehatan (Nakes) di Kota Bontang periode September hingga Desember 2020 lalu belum juga dibayarkan hingga kini. Mereka bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada.
Pembayaran insentif tersebut awalnya merupakan kewenangan pusat lalu dilimpahkan ke daerah. Namun, pelimpahan kewenangan tersebut tanpa disertai anggaran untuk membayarkannya.
Kondisi ini pun mendapat atensi anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam. Dia meminta tunggakan insentif itu segera dibayarkan sebelum Ramadan.
Kata Salam, kini penyelesaiannya sudah capai titik terang. Usai legislator berulangkali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari kejelasan.
“Saya meminta kepada pemerintah daerah khususnya TAPD membayar tunggakan mereka sebelum lebaran, menggunakan dana APBD,” jelasnya, Rabu (17/3/2021).
Solusi yang dimaksud politisi Golkar ini, menyusul telah diterbitkannya Peraturan Kementerian Kesehatan (PMK) untuk melakukan pembayaran insentif Nakes tersebut.
Informasi tambahan, jumlah tunggakan insentif tenaga kesehatan dan pemulasaran jenazah pasien Covid-19 sebesar Rp 2,9 miliar untuk 5 bulan, terhitung sejak September 2020 hingga Februari 2021.
Akan tetapi kondisi keuangan untuk pos anggaran Insentif Nakes tersebut tidak mencukupi, meski sudah melalui recofusing pada tahun 2020.
Kini berdasar terbitan PMK pada Pebruari 2021, refocusing sudah dapat dilakukan melalui persetujuan DPRD Bontang dan TAPD.
“Untuk 2021 tidak lagi terbayar karena tidak kepastian. Tidak ada petunjuk apakah pemerintah pusat mau melanjutkan itu,” lanjut Salam.
Selanjutnya, Salam memastikan pihaknya akan optimalkan peran legislatif untuk mendukung alokasi anggaran Nakes melalui poses refocusing.
“Karena tidak ada dalam anggaran maka refocusing akan mengalokasikan pembayaran sisa tunggakan itu,” tutup dia.
[ks|ADS]
