Pranala.co, SANGATTA — Tahun ini, setiap rukun tetangga (RT) di wilayah Kutai Timur (Kutim) akan mendapat kucuran dana sebesar Rp250 juta untuk mendukung pembangunan di tingkat paling dasar.
Program ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2025, dengan tiga tujuan utama: mempercepat pembangunan lingkungan, menekan angka kemiskinan, dan menurunkan kasus stunting.
Namun di balik angka fantastis itu, muncul pula kekhawatiran soal pengawasan dan transparansi.
Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kutai Timur, Ridwan Abdul Razak, mengingatkan agar penggunaan dana ini tidak keluar jalur.
“BPD punya tanggung jawab besar memastikan dana terserap sesuai arahan. Kami diminta memperkuat fungsi pengawasan agar tidak ada penyimpangan,” ujarnya, Minggu (19/10).
Ridwan tak menutup mata terhadap potensi kerawanan dalam pengelolaan dana miliaran rupiah yang kini mengalir hingga ke tingkat RT.
Apalagi, program ini hadir di tengah jalannya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah lebih dulu berjalan.
“Potensi penyimpangan pasti ada, tergantung orangnya. Tapi karena RT tidak mengelola langsung, ada pendamping dari kabupaten dan desa, jadi saya rasa bisa dikontrol,” terangnya.
Menurut Ridwan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan menjadi pengawas utama di lapangan. Mereka bukan hanya mengawasi penggunaan dana, tapi juga memastikan setiap program benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat.
“Program RT itu harus sesuai kebutuhan nyata di lapangan, bukan keinginan pribadi. BPD berperan menjembatani aspirasi warga,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar RT aktif melibatkan masyarakat dalam musyawarah tatap muka untuk menggali aspirasi secara langsung, bukan hanya lewat grup percakapan daring.
“Kalau cuma lewat grup WhatsApp, rasanya beda. Lebih baik kumpul, rapat, dan bertemu. Selain aspirasi tersampaikan, hubungan antarwarga juga makin erat,” kata Ridwan.
Ridwan menegaskan, esensi dari program ini bukan sekadar seremonial atau proyek jangka pendek, tapi upaya membangun Kutim dari akar rumput dari RT ke desa, hingga kabupaten.
“Harapan kami, dana Rp250 juta ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena dari lingkungan RT-lah fondasi pembangunan desa dimulai,” ujarnya.
Ia pun menutup dengan apresiasi terhadap komitmen Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang telah menepati janji kampanyenya melalui Program 50 Kutim Hebat.
“Terima kasih banyak Pak Bupati. Ini program nyata yang dirasakan langsung masyarakat,” tutup Ridwan.
Dengan total alokasi lebih dari Rp400 miliar untuk ribuan RT di 18 kecamatan, program ini menjadi salah satu langkah paling berani dalam sejarah pembangunan Kutim.
Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat di lapangan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
