PRANALA.CO – Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) belum mengambil tindakan soal pernyataan seorang kepala daerah yang terang-terangan mundur dalam penanganan pandemik COVID-19. Pekan lalu, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud mengaku menarik diri dari segala urusan tentang pandemik ini.
“Nggak lah. Pasti beliau ngurusin (Covid-19),” kata Gubernur Kaltim Isran Noor dalam akun resmi Instagram Pemprov Kaltim, Selasa (6/7).
Isran Noor menjawab pertanyaan wartawan saat menghadiri HUT Bhayangkara ke-75 di Polda Kaltim. Para wartawan bertanya sikap gubernur tentang pernyataan Bupati Gafur yang menarik diri sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 PPU.
Isran menyakini, Bupati Gafur punya komitmen yang kuat dalam menangani permasalahan pandemik COVID-19 di PPU. Ia balik menilai, para jurnalis yang salah memahami maksut pernyataan sudah dilontarkan Bupati Gafur ke hadapan publik.
“Maksud beliau pasti bukan itu (menyerah urus COVID-19). Pasti ada yang terputus. Beliau pasti sama dengan semua orang (ingin COVID-19 segera berakhir),” ujarnya.
Isran menolak berandai-andai soal komitmen Bupati Gafur ke depan dalam penanganan pandemik ini di PPU. Hingga saat ini, Pemprov Kaltim masih memberikan kepercayaan penuh pada bupati menjadi garda terdepan dalam menangani COVID-19.
“Oh nggak, percaya dah. Gak ada andai-andaian itu. Pasti beliau lakukan (penanganan COVID-19,” tegasnya.
Dalam kesempatan lain, Isran mendukung komitmen pemerintah pusat yang akan menindak setiap kepala daerah yang tidak mematuhi kebijakan soal penanganan COVID-19. Pernyataan tegas sempat disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
“Benar saja ndak salah beliau. Kalau kita sudah sepakat, ini tanggung jawab moral untuk kesehatan masyarakat,” tuturnya saat dialog di stasiun TVRI.
Isran mengatakan, pemerintah pusat berwenang memberikan sanksi pada siapa pun yang dianggap melanggar aturan sudah menjadi kesepakatan bersama. Bahkan, terdapat ketentuan pencopotan bila yang bersangkutan dianggap sudah keterlaluan dalam melanggar aturan.
“Gak papa, saya juga siap. Itu sebuah motivasi agar kita bisa bekerja dengan lebih baik,” ujarnya.
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud menarik diri dari segala urusan pandemik COVID-19. Penanganan COVID-19 dianggap berpotensi menimbulkan masalah bagi para pejabat pelaksana.
Ia mundur terhitung mulai bulan Juni 2021 lalu dengan tidak terlibat dalam urusan permasalahan wabah tersebut di PPU.
“Penanganan COVID-19 di daerah hanya dianggap akan menimbulkan permasalahan hukum, sehingga saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya Corona. Mulai pengadaan dan penanganan serta lain-lain, saya menarik diri,” katanya usai rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APDB 2020 di DPRD PPU, Selasa (29/6).
Gafur menyebut soal pengadaan empat unit chamber roda empat senilai Rp2 miliar. Pengadaan alat-alat ini malah menimbulkan masalah bagi pimpinan daerah.
Selama ini dianggap hanya menimbulkan masalah bagi pimpinan daerah. Padahal pengadaan Maret 2020. Harga chamber sebesar itu, menurutnya masih dirasakan wajar di masa-masa awal pandemik COVID-19 melanda negeri ini.
“Saat itu, harga masker saja mulai Rp50 ribu per boks jadi Rp500 ribu, bahkan jutaan rupiah,” sebutnya.
Sementara itu, kondisi ketika itu seluruh wilayah dalam status pembatasan, masih kurang perkapalan, pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemik.
Sehubungan pengadaan chamber ini, Gafur mengaku kesal prosesnya berujung masalah hukum pada pejabat terkait.
“Persoalan chamber bilik roda empat tersebut membuat saya sedikit jengkel, sebabnya pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 mengakibatkan pejabat terkait diperiksa,” ungkapnya.
Padahal sesuai Keputusan Presiden tentang kondisi luar biasa (KLB), menurut Gafur kondisi penanganan COVID-19 seperti diibaratkan perang. Apa pun akan dilakukan agar pandemik COVID-19 mampu secepatnya diredam.
Saat ini, Bupati Penajam dan Kepala Dinas Kesehatan dipermasalahkan soal itu. Ia menambahkan, saat negara dan daerah dalam keadaan genting di awal COVID-19 tersebut, maka mereka yang memeriksa masalah keuangan COVID-19 harusnya menyadari kondisi itu.
“Maka dirinya sebagai bupati berhak menyelamatkan nyawa warganya, untuk itu dari tingkat presiden sampai ketua RT wajib mengedepankan urusan nyawa manusia dan warga lebih dulu bukan masalah keuangan,” ujarnya.
Meskipun statusnya hitam atau ungu sekalian pengurusan Corona, Gafur enggan dipersalahkan sebagai kepala daerah. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan pada pemerintah pusat. Anggaran darurat apa pun dilakukan. Tapi, kalau kondisi kuning dan hijau jadi masalah.
“Diperiksa dengan isu tidak jelas. Sudah berapa warga yang meninggal. Untung saja yang periksa tidak meninggal. Media tolong viralkan ini, saya akan menarik diri pengurusan Corona meskipun status hitam langsung saja pemerintah pusat yang urusi,” paparnya.
Ia juga mengajak kepala daerah atau pemerintah kabupaten/kota lainnya juga ikut bersikap sama seperti dirinya.”Saya ajak pemerintah kabupaten atau kota untuk tidak usah urusi COVID-19, Karena ternyata Keppres tidak berlaku,” tutupnya. (*)
