BESARAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai rekor Rp25,3 triliun dalam Perubahan APBD.
Angka APBD Kaltim ini meningkat Rp8,12 triliun dari APBD murni tahun ini yang sebesar Rp17,2 triliun.
Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan angka tersebut hanya untuk APBD provinsi, belum termasuk APBD kabupaten dan kota se-Kaltim.
Dia mengklaim, total APBD se-Kaltim mencapai Rp76 triliun, hanya sedikit di bawah DKI Jakarta yang sekitar Rp80 triliun.
“Tidak pernah terjadi tembus rekor, APBD kita di atas Rp20 triliun,” ujarnya yang dikutip dari keterangan resmi, Rabu (20/9/2023).
Isran menambahkan, angka tersebut juga belum termasuk alokasi dana kementerian sebesar Rp36 triliun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia mengungkapkan bahwa ini merupakan sejarah bagi rakyat Kaltim yang dapat menikmati pembangunan yang lebih baik.
“Kita bersyukur, tidak pernah terjadi tembus rekor, APBD kita diatas Rp20 triliun. Ini sejarah, sejarah untuk rakyat Kalimantan Timur,” tegas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim Ismiati menjelaskan progres pendapatan daerah per 15 September.
Dia menyebutkan, telah terealisasi sebesar Rp11,65 triliun atau 80 persen dari target pendapatan daerah sebesar Rp14,62 triliun.
“Kalau kita melihat komposisi pendapatan daerah, terjadi surplus sekitar 10 persen sampai 11 persen, untuk komponen pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Ismiati melanjutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terealisasi Rp6,87 triliun atau 85 persen dari target Rp8,04 triliun.
Sedangkan, pendapatan dana transfer telah terealisasi sebesar Rp4,69 triliun atau 72 persen dari target Rp6,56 triliun.
“Secara umum hasil rekonsiliasi kami dengan DJPK Kementerian Keuangan untuk realisasi pendapatan transfer, tidak ada masalah, hanya proses mekanisme, kita hanya menunggu penyaluran saja,” terangnya.
Ismiati menyebutkan bahwa komponen lain-lain pendapatan yang sah mengalami surplus sebesar Rp69,13 miliar dari target Rp13,85 miliar.
Dari hal ini, masyarakat sudah bisa melihat penerimaan dari Tanito Harum dan penerimaan lain-lain dimurni belum diakomodir. Termasuk pembayaran yang dilakukan PT KPC pada 8 September lalu sebagai pembagian laba bersih pemerintahan daerah dari perusahaan ber IUPK sebesar Rp316 miliar
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Hairul penggunaan dana sebesar Rp25 triliun ini harus diawasi dengan ketat, mengingat tahun ini merupakan tahun politik yang rawan penyalahgunaan anggaran.
“Kita jadi khawatir, karena ini tahun politik. Walaupun pemilihan baru tahun depan, tapi semua akan berusaha mengisi pundi-pundi tahun ini,” ujar Hairul.
Menurutnya, penambahan sebesar Rp8 triliun di Perubahan APBD Kaltim dari pajak sawit juga harus dipertanyakan penggunaannya.
Ia menilai bahwa waktu yang tersisa untuk mengalokasikan dana tersebut sangat sedikit, sehingga berpotensi menimbulkan masalah seperti proyek mangkrak, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), dan masalah hukum.
“Kalau kita katakan mau ke sektor infrastruktur misalnya, jadi harus sangat berhati-hati, kenapa? Karena Anda tahu, tender makan waktu minimal 45 hari. Baru pengerjaan ini bulan Agustus, bentar lagi berakhir kalau itu lari ke (pengerjaan infrastruktur) fisik,” tuturnya.
Hairul menjelaskan, sumber pendapatan APBD Kaltim juga harus dipastikan kepastian dan reliabilitasnya. Dia menyebutkan DBH sawit dan carbon paper merupakan sumber pendapatan baru yang belum tentu bisa diandalkan untuk pembangunan.
“Karena bagi kita ada dua hal yang menarik, revenue assignment dan expenditure assignment. Bagi kita untuk berhitung apakah sumber pendapatan itu layak untuk pembangunan atau reliable bagi kita bisa gak bergantung dengan itu? karena memang kita perlukan perhitungan terus-menerus,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post