pranala.co – Sedikitnya 65 ribu pekerja lokal terancam tidak terakomodasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pasalnya, perekrutan pekerja konstruksi selama ini memakai sistem digital.
Padahal, ada sekira 63 persen atau 65.000 pekerja di Kaltim merupakan lulusan SD dan SMP yang tidak cakap digital. Karena itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kaltim Riza Indra Riadi mengingatkan agar perekrutan juga dilakukan secara manual untuk mengakomodasi tenaga kerja tersebut.
“Nanti perekrutan tidak semua lewat web. Jangan gagah-gagahan cuma pakai web. Beri kesempatan pendaftaran secara manual. Itu pesan kami ke pemerintah pusat,” kata Riza Indra Riadi saat membuka Sosialisasi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi di Hotel Senyiur Samarinda, Kamis (8/9/2022).
Riza mengatakan, masih banyak penduduk Kaltim yang tidak cakap digital. Berdasarkan data BPS tahun 2021, total pekerja konstruksi di Benua Etam mencapai 99.963 orang. Pekerja yang sudah memiliki sertifikasi baru sekitar 34.257 orang. Sedangkan 65 ribu pekerja lainnya belum mengantongi sertifikasi.
“Kami berharap gap 65,64 persen itu bisa dicarikan solusinya,” harap Riza.
Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menjelaskan untuk IKN, Kaltim harus menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.
“Kami sudah melatih 161 tenaga ahli. Nanti menyusul lagi 270 tenaga ahli lagi. Silakan ormas di Kaltim daftarkan anggotanya. Kami akan latih dan kami beri sertifikasi. Free tanpa biaya,” ujar Nanda.
Kaltim juga akan melatih tenaga-tenaga asesor yang nantinya akan bisa melatih para calon tenaga kerja konstruksi.
Kepala Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN Diani Sandiawati mengungkapkan hingga tahun 2024 nanti setidaknya dibutuhkan tidak kurang dari 260 ribu pekerja konstruksi.
Tahun 2022 rencananya akan ada 30 ribu orang, tahun 2023 sebanyak 123 ribu orang dan tahun 2024 sebanyak 107 ribu tenaga kerja konstruksi.
Kementerian PUPR sudah merekrut tidak kurang dari 1.500 tenaga kerja konstruksi. Selain itu juga sudah dilakukan pelatihan nonkonstruksi dengan Balai Latihan Kerja (BLK).
“Kami dari Otorita IKN selalu diingatkan oleh Presiden agar masyarakat lokal jangan hanya jadi penonton. Kesempatan yang sama untuk semua warga Kaltim. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami buka secara online. Silakan pilih mana pelatihan yang mau diikuti,” beber Diani. (*)
