Pranala.co, BONTANG — Ancaman krisis guru kembali mengetuk pintu Kota Bontang. Tahun depan, sekira 100 guru diperkirakan memasuki masa pensiun. Jumlah itu bukan angka kecil. Kekosongan yang menganga membuat Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, angkat bicara.
“Kekurangan guru ini bahaya. Regulasi rekrutmen guru baru memang dari pusat, tapi tidak bisa kita diam saja. Kita harus bicara khusus dengan pemerintah pusat,” ujar Neni, Senin (1/12/2025).
Jika tidak ada langkah cepat dari pusat, sekolah-sekolah di Bontang berpotensi kehilangan banyak tenaga pengajar. Proses belajar mengajar bisa terganggu. Kualitas pembelajaran pun dikhawatirkan menurun.
“Kasihan anak-anak kita. Belajarnya bagaimana nanti kalau gurunya kurang? Masa mau dibiarkan begitu saja,” tambah Neni.
Pemerintah Kota Bontang tidak tinggal diam. Neni mengungkapkan telah menandatangani surat diskresi yang dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan.
Isinya: permohonan agar sekolah diberi izin menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menggaji guru paruh waktu, termasuk guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Dengan berbagai pertimbangan, kita ajukan penggunaan dana BOS untuk menggaji guru. Ini agar kekurangan guru bisa teratasi sementara waktu,” jelasnya.
Penggunaan dana BOS untuk membayar guru sejatinya bukan hal baru. Namun kebijakan itu tetap membutuhkan restu kementerian. Pemkot berharap izin tersebut turun secepatnya agar sekolah tidak lumpuh akibat kekurangan pendidik.
Neni menekankan, koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat. Ia memastikan Pemkot Bontang siap proaktif demi keberlangsungan pendidikan di kota industri itu.
“Insya Allah kita proaktif ke pusat. Ini demi masa depan anak-anak kita,” tutupnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
