POLRES Kutai Timur (Kutim) meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak alias BBMsubsidi di sejumlah SPBU wilayah Sangatta Utara, menyusul masih ditemukannya praktik pengisian berulang oleh kendaraan dalam satu hari. Temuan itu didapat saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satreskrim Polres Kutim, Rabu (6/5).
Sidak dilakukan di beberapa SPBU, yakni SPBU Kabo, SPBU STC, SPBU Kilometer 1, dan SPBU Pendidikan. Tim dipimpin IPTU Alief D bersama enam personel dengan memantau langsung proses pengisian BBM jenis Pertalite, termasuk aktivitas operator, pengawas SPBU, hingga kendaraan pengguna.
Dalam pengawasan tersebut, polisi menemukan adanya kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi lebih dari satu kali dalam sehari. Praktik itu menjadi perhatian karena berpotensi memicu penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Selain pemantauan lapangan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pengelola SPBU dan masyarakat terkait pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Polisi meminta pengelola SPBU lebih aktif mengawasi pola pengisian kendaraan yang dinilai mencurigakan.
Dari hasil sidak, kondisi stok BBM subsidi di sejumlah SPBU juga terpantau belum stabil. Pertalite dan solar disebut sempat mengalami kekosongan di beberapa titik. Meski demikian, petugas tidak menemukan kendaraan dengan tangki modifikasi maupun antrean panjang yang mengganggu arus lalu lintas di sekitar SPBU.
Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto, menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi akan terus dilakukan secara rutin sebagai langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap potensi pelanggaran.
“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi. Jika ditemukan adanya pelanggaran, akan kami tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku,” kata Fauzan.
Ia juga meminta masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan distribusi BBM subsidi dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui layanan hotline 110.
Menurutnya, sinergi antara masyarakat dan kepolisian diperlukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan adil dan sesuai ketentuan. Polisi memastikan sidak dan patroli rutin akan terus diperkuat guna mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. [HAF]
